PDIP tidak siap berkuasa karena menolak kenaikan BBM yang rencananya akan dilakukan oleh Jokowi-JK pada bulan ini.https://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061378/pdip-tidak-siap-berkuasaidhttps://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061378/pdip-tidak-siap-berkuasahttps://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061378/pdip-tidak-siap-berkuasaRabu 05 November 2014 14:22 WIBSusi FatimahPDIP Tidak Siap Berkuasa (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/05/337/1061378/pdip-tidak-siap-berkuasa-S7c2eqj48h.jpg JAKARTA - Beredar spanduk PDIP menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang rencananya dilakukan pada bulan ini. Spanduk itu bertebaran di jalan-jalan protokol. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan kenaikan harga BBM akan dilakukan pada November 2014. Hal berbeda justru dilontarkan Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan belum memutuskan hal tersebut. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menilai PDIP tidak siap menjadi partai pemerintah. Sebagai partai yang mengusung Jokowi-JK sebagai capres-cawapres, seharusnya mendukung program-program pemerintah. "Masak partai pendukung bersikap oposisi, itu artinya PDIP tidak siap berkuasa. Mereka tidak siap menjadi penguasa. Seharusnya apa yang dikatakan pemimpin didengar, jangan asal bicara di publik," ujar Arbi Sanit kepada Okezone, Rabu (5/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/08/26/16031/100385_medium.jpg"  width="100%" /> Ia menduga persoalan menaikkan atau tidak harga BBM, tidak tuntas di elite PDIP. Arbi Sanit menyarankan semua pihak duduk bersama untuk memutuskan hal itu, dan tidak melontarkan pernyataan beda sikap di media massa. "Mereka tidak tuntas di tingkat elite soal kenaikan BBM, ada yang menolak dan mendukung. Siapa yang memimpin PDIP? pemimpin ditunggu jawabannya," katanya. Namun hal yang terpenting dari itu semua, sambungnya, pemerintah tidak boleh membuat bingung masyarakat terkait kenaikan harga BBM ini. Sebab, hal itu menyangkut kehidupan masyarakat. "Tidak boleh menjadikan bingung masyarakat," tuturnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8wNC8yMi81NjgxNi8zODc0MzA3MjQzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA - Beredar spanduk PDIP menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang rencananya dilakukan pada bulan ini. Spanduk itu bertebaran di jalan-jalan protokol. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan kenaikan harga BBM akan dilakukan pada November 2014. Hal berbeda justru dilontarkan Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan belum memutuskan hal tersebut. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menilai PDIP tidak siap menjadi partai pemerintah. Sebagai partai yang mengusung Jokowi-JK sebagai capres-cawapres, seharusnya mendukung program-program pemerintah. "Masak partai pendukung bersikap oposisi, itu artinya PDIP tidak siap berkuasa. Mereka tidak siap menjadi penguasa. Seharusnya apa yang dikatakan pemimpin didengar, jangan asal bicara di publik," ujar Arbi Sanit kepada Okezone, Rabu (5/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/08/26/16031/100385_medium.jpg"  width="100%" /> Ia menduga persoalan menaikkan atau tidak harga BBM, tidak tuntas di elite PDIP. Arbi Sanit menyarankan semua pihak duduk bersama untuk memutuskan hal itu, dan tidak melontarkan pernyataan beda sikap di media massa. "Mereka tidak tuntas di tingkat elite soal kenaikan BBM, ada yang menolak dan mendukung. Siapa yang memimpin PDIP? pemimpin ditunggu jawabannya," katanya. Namun hal yang terpenting dari itu semua, sambungnya, pemerintah tidak boleh membuat bingung masyarakat terkait kenaikan harga BBM ini. Sebab, hal itu menyangkut kehidupan masyarakat. "Tidak boleh menjadikan bingung masyarakat," tuturnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8wNC8yMi81NjgxNi8zODc0MzA3MjQzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>