Penyebab Jokowi-JK beda pendapat soal kenaikan BBM. Keduanya memiliki gaya yang berbeda.https://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061393/penyebab-jokowi-jk-beda-sikap-soal-bbmidhttps://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061393/penyebab-jokowi-jk-beda-sikap-soal-bbmhttps://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061393/penyebab-jokowi-jk-beda-sikap-soal-bbmRabu 05 November 2014 14:41 WIBSusi FatimahPenyebab Jokowi-JK Beda Sikap soal BBM (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/05/337/1061393/penyebab-jokowi-jk-beda-sikap-soal-bbm-Ld5LVrvKia.jpg JAKARTA - Baru sebulan dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) sudah menunjukan perbedaan sikap khususnya terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM). JK mengatakan akan menaikan BBM pada bulan ini, sementara Jokowi saat ditanya wartawan justru berbalik bertanya siapa yang menyebut November sebagai kenaikan BBM. Hal ini tentu membingungkan masyarakat yang menerima informasi tersebut. Sementara, isu kenaikan di daerah berdampak cukup signifikan. Bahkan, sudah banyak yang mulai membeli BBM dalam jumlah besar karena khawatir kenaikan itu. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menilai perbedaan kedua pemimpin itu wajar. Jokowi dinilai belum memiliki banyak pengalaman dan pemikiran yang kompleks, sementara JK merupakan pengusaha dan politikus memiliki pengalaman banyak dan terbiasa dengan hal yang kompleks. "Gaya dua orang itu berbeda. yang satu Jokowi lurus-lurus saja, sederhana. JK berpengalaman, di Golkar berbelit-belit itu terbiasa," ujar Arbi kepada Okezone, Rabu (5/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/26/16899/105249_medium.jpg"  width="100%" /> Kendati wajar dalam perbedaan pendapat, namun menurutnya, hal itu harus diminimalisir agar tidak membingungkan masyarakat. "Kalau tidak, bisa dipastikan lima tahun ke depan keduanya begitu terus (beda sikap). Sudah di partai koalisi tidak kompak, di kementerian (pemilihan menteri) juga, soal kebijakan juga begitu," katanya. Oleh karenanya, sambung Arbi, keduanya harus duduk bersama membuat kesepakatan, dan tidak saling melempar gagasan ke publik yang berbeda-beda. "Buat kesepakatan, yang penting lebih banyak bertemu. Jangan melempar masing-masing gagasan ke publik. Duduk bersama sampaikan pernyataan, jangan ada situasi yang satu A dan yang lainnya B," tutupnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8wNS8yMi81NjgzNC8zODc1Nzg4NDI1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA - Baru sebulan dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) sudah menunjukan perbedaan sikap khususnya terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM). JK mengatakan akan menaikan BBM pada bulan ini, sementara Jokowi saat ditanya wartawan justru berbalik bertanya siapa yang menyebut November sebagai kenaikan BBM. Hal ini tentu membingungkan masyarakat yang menerima informasi tersebut. Sementara, isu kenaikan di daerah berdampak cukup signifikan. Bahkan, sudah banyak yang mulai membeli BBM dalam jumlah besar karena khawatir kenaikan itu. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menilai perbedaan kedua pemimpin itu wajar. Jokowi dinilai belum memiliki banyak pengalaman dan pemikiran yang kompleks, sementara JK merupakan pengusaha dan politikus memiliki pengalaman banyak dan terbiasa dengan hal yang kompleks. "Gaya dua orang itu berbeda. yang satu Jokowi lurus-lurus saja, sederhana. JK berpengalaman, di Golkar berbelit-belit itu terbiasa," ujar Arbi kepada Okezone, Rabu (5/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/26/16899/105249_medium.jpg"  width="100%" /> Kendati wajar dalam perbedaan pendapat, namun menurutnya, hal itu harus diminimalisir agar tidak membingungkan masyarakat. "Kalau tidak, bisa dipastikan lima tahun ke depan keduanya begitu terus (beda sikap). Sudah di partai koalisi tidak kompak, di kementerian (pemilihan menteri) juga, soal kebijakan juga begitu," katanya. Oleh karenanya, sambung Arbi, keduanya harus duduk bersama membuat kesepakatan, dan tidak saling melempar gagasan ke publik yang berbeda-beda. "Buat kesepakatan, yang penting lebih banyak bertemu. Jangan melempar masing-masing gagasan ke publik. Duduk bersama sampaikan pernyataan, jangan ada situasi yang satu A dan yang lainnya B," tutupnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8wNS8yMi81NjgzNC8zODc1Nzg4NDI1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>