Pimpinan DPR bentukan KIH dinilai sangat berbahaya bagi bangsa. Untuk itu, DPR ilegal harus bubar sesegera mungkin. https://news.okezone.com/read/2014/11/07/337/1062202/dpr-ilegal-berbahaya-harus-segera-bubaridhttps://news.okezone.com/read/2014/11/07/337/1062202/dpr-ilegal-berbahaya-harus-segera-bubarhttps://news.okezone.com/read/2014/11/07/337/1062202/dpr-ilegal-berbahaya-harus-segera-bubarJum'at 07 November 2014 09:11 WIBTri KurniawanPimpinan DPR versi KIH (foto: Runi Sari/Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/07/337/1062202/dpr-ilegal-berbahaya-harus-segera-bubar-spV3FngjcV.jpgJAKARTA - Pimpinan DPR bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai sangat berbahaya bagi bangsa. Untuk itu, DPR ilegal harus bubar sesegera mungkin.   "DPR tandingan pekan ini mau kita tutup karena sudah mengarah ke tindakan ekstrakonstitusional lebih repot," kata Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah kepada Okezone, Kamis (6/11/2014). Pembentukan DPR ilegal, menurut Fachri, merupakan kesalahan terbesar selama sejarah parlemen di Tanah Air. "Karena itu tidak boleh main-main. Kalau itu dibiarkan akan berbahaya," tegasnya. Politikus Partai Keadilan Sejatera itu berharap, tak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Rekonsiliasi, menurut dia, sudah disiapkan. Kata Fachri, terbentuknya DPR ilegal karena KIH tidak mendapat kursi pimpinan. "Kita sudah ngasih mereka Badan Anggaran dan BUMD. Itu cukup lah buat mereka. Seharusnya mereka mengucapkan selamat, bukan malah seperti itu," terangnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, secara legalistik DPR bentukan Koalisi Indonesia Hebat jelas ilegal. Tindakan kubu KIH juga sudah di luar konstitusi. "Kalau kita terapkan mereka banyak menyalahi aturan dan itu sangat berbahaya, kalau mereka teruskan akan mengarah ke makar," terangnya. Jika masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, menurut dia, bisa berujung ke pembubaran partai politik. "Tindakan ekstrakonstitusional itu bisa mengaraha ke pembubaran partai politik," urainya. Fadli mengatakan, rekonsiliasi bisa terwujud sangat tergantung pada respon kubu KIH. "Semoga dalam waktu dekat semua bisa selesai," ucapnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/31/16998/105883_medium.jpg"  width="100%" /> Politikus Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan, upaya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah tersebut terus dilakukan dengan kubu KIH. "Kami terbuka dan selalu membicarakan masalah ini. Kita selalu mencari jalan keluar dan ini sedang kita bicarakan dengan pihak KIH," ungkapnya. Setya berharap, masalah DPR ilegal bisa diselesaikan secara berwibawa. Hasilnya, ke depan parlemen bisa bekerja secara damai untuk memajukan kepentingan rakyat. "Di sana (DPR ilegal) sudah mempercayakan Pak Pram (politikus PDIP Pramono Anung) yang mewakili Indonesia Hebat (untuk rekonsiliasi) dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada jalan," pungkasnya. JAKARTA - Pimpinan DPR bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai sangat berbahaya bagi bangsa. Untuk itu, DPR ilegal harus bubar sesegera mungkin.   "DPR tandingan pekan ini mau kita tutup karena sudah mengarah ke tindakan ekstrakonstitusional lebih repot," kata Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah kepada Okezone, Kamis (6/11/2014). Pembentukan DPR ilegal, menurut Fachri, merupakan kesalahan terbesar selama sejarah parlemen di Tanah Air. "Karena itu tidak boleh main-main. Kalau itu dibiarkan akan berbahaya," tegasnya. Politikus Partai Keadilan Sejatera itu berharap, tak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Rekonsiliasi, menurut dia, sudah disiapkan. Kata Fachri, terbentuknya DPR ilegal karena KIH tidak mendapat kursi pimpinan. "Kita sudah ngasih mereka Badan Anggaran dan BUMD. Itu cukup lah buat mereka. Seharusnya mereka mengucapkan selamat, bukan malah seperti itu," terangnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, secara legalistik DPR bentukan Koalisi Indonesia Hebat jelas ilegal. Tindakan kubu KIH juga sudah di luar konstitusi. "Kalau kita terapkan mereka banyak menyalahi aturan dan itu sangat berbahaya, kalau mereka teruskan akan mengarah ke makar," terangnya. Jika masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, menurut dia, bisa berujung ke pembubaran partai politik. "Tindakan ekstrakonstitusional itu bisa mengaraha ke pembubaran partai politik," urainya. Fadli mengatakan, rekonsiliasi bisa terwujud sangat tergantung pada respon kubu KIH. "Semoga dalam waktu dekat semua bisa selesai," ucapnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/31/16998/105883_medium.jpg"  width="100%" /> Politikus Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan, upaya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah tersebut terus dilakukan dengan kubu KIH. "Kami terbuka dan selalu membicarakan masalah ini. Kita selalu mencari jalan keluar dan ini sedang kita bicarakan dengan pihak KIH," ungkapnya. Setya berharap, masalah DPR ilegal bisa diselesaikan secara berwibawa. Hasilnya, ke depan parlemen bisa bekerja secara damai untuk memajukan kepentingan rakyat. "Di sana (DPR ilegal) sudah mempercayakan Pak Pram (politikus PDIP Pramono Anung) yang mewakili Indonesia Hebat (untuk rekonsiliasi) dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada jalan," pungkasnya.