Pengamat Komunikasi Politik, Heri Budianto, mengaku, kecewa dengan KIH yang ingin berdamai karena jabatan.https://news.okezone.com/read/2014/11/11/337/1063731/rujuk-karena-jabatan-partai-pendukung-jokowi-bohongi-rakyatidhttps://news.okezone.com/read/2014/11/11/337/1063731/rujuk-karena-jabatan-partai-pendukung-jokowi-bohongi-rakyathttps://news.okezone.com/read/2014/11/11/337/1063731/rujuk-karena-jabatan-partai-pendukung-jokowi-bohongi-rakyatSelasa 11 November 2014 08:42 WIBGunawan WibisonoRujuk karena Jabatan, Partai Pendukung Jokowi Bohongi Rakyat (islah KIH dan KMP)https://img.okezone.com/content/2014/11/11/337/1063731/rujuk-karena-jabatan-partai-pendukung-jokowi-bohongi-rakyat-FGVzV2PeNR.jpg JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto mengaku kecewa dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang hanya ingin berdamai dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena jabatan. Menurut Heri, KIH tidak mengatasnamakan rakyat melainkan hanya mengatasnamakan jabatan saja. Dengan demikian rakyat telah dibohongi oleh partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) tersebut. "Mereka kemarin ribut-ribut kemudian mengatakan bahwa tidak ada urusan tentang kekuasaan, tidak ada urusan dengan jabatan, itu bohong besar," ujar Heri kepada Okezone di Jakarta, Selasa (11/11/2014). Harusnya, kata Heri, masyarakat bisa peka terhadap langkah KIH di parlemen. Setelah dijanjikan mendapat jabatan di 16 alat kelengkapan dewan beserta menjadi pimpinan komisi di DPR, barulah KIH mau berdamai. "Ya kalau memang itu yang diperjuangkan, nggak usah masyarakat atau publik ini dibohongi," tegasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8xMC8yMi81NzAxMS8zODgzODk5OTQxMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> "Sebenarnya orientasi mereka itu untuk mengejar kekuasaan tetapi mengatasnamakan rakyat," imbuhnya. Dengan demikian, dirinya mengaku aneh terhadap KIH sendiri, di mana menggunakan rakyat sebagai tameng politik saja. "Saya capek melihat partai-partai politik ini. Tidak memperjuangkan aspirasi kita," tuntasnya. Sebelumnya, KIH dan KMP sendiri sudah memutuskan untuk berdamai di parlemen. Sebagai bentuk islah dari dua kubu tersebut, KMP menjanjikan 16 kursi wakil ketua pada alat kelangkapan dewan (AKD) DPR sendiri. Selain itu, mengubah tatib Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), di mana wakil ketua komisi tidak lagi berjumlah 3 melainkan menjadi 4. Hal tersebut merujuk pada keinginan KIH yang ingin diakomodir dengan menginginkan wakil mereka menempati pimpinan komisi. JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto mengaku kecewa dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang hanya ingin berdamai dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena jabatan. Menurut Heri, KIH tidak mengatasnamakan rakyat melainkan hanya mengatasnamakan jabatan saja. Dengan demikian rakyat telah dibohongi oleh partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) tersebut. "Mereka kemarin ribut-ribut kemudian mengatakan bahwa tidak ada urusan tentang kekuasaan, tidak ada urusan dengan jabatan, itu bohong besar," ujar Heri kepada Okezone di Jakarta, Selasa (11/11/2014). Harusnya, kata Heri, masyarakat bisa peka terhadap langkah KIH di parlemen. Setelah dijanjikan mendapat jabatan di 16 alat kelengkapan dewan beserta menjadi pimpinan komisi di DPR, barulah KIH mau berdamai. "Ya kalau memang itu yang diperjuangkan, nggak usah masyarakat atau publik ini dibohongi," tegasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8xMC8yMi81NzAxMS8zODgzODk5OTQxMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> "Sebenarnya orientasi mereka itu untuk mengejar kekuasaan tetapi mengatasnamakan rakyat," imbuhnya. Dengan demikian, dirinya mengaku aneh terhadap KIH sendiri, di mana menggunakan rakyat sebagai tameng politik saja. "Saya capek melihat partai-partai politik ini. Tidak memperjuangkan aspirasi kita," tuntasnya. Sebelumnya, KIH dan KMP sendiri sudah memutuskan untuk berdamai di parlemen. Sebagai bentuk islah dari dua kubu tersebut, KMP menjanjikan 16 kursi wakil ketua pada alat kelangkapan dewan (AKD) DPR sendiri. Selain itu, mengubah tatib Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), di mana wakil ketua komisi tidak lagi berjumlah 3 melainkan menjadi 4. Hal tersebut merujuk pada keinginan KIH yang ingin diakomodir dengan menginginkan wakil mereka menempati pimpinan komisi.