Muhammadiyah berharap kolom agama tetap dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).https://news.okezone.com/read/2014/11/12/337/1064245/muhammadiyah-tolak-ktp-tanpa-kolom-agamaidhttps://news.okezone.com/read/2014/11/12/337/1064245/muhammadiyah-tolak-ktp-tanpa-kolom-agamahttps://news.okezone.com/read/2014/11/12/337/1064245/muhammadiyah-tolak-ktp-tanpa-kolom-agamaRabu 12 November 2014 07:57 WIBWinda Eka Riyanihttps://img.okezone.com/content/2014/11/12/337/1064245/muhammadiyah-tolak-ktp-tanpa-kolom-agama-ncEsWJjCqT.jpgJAKARTA - Muhammadiyah berharap kolom agama tetap dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Syamsul Anwar, kolom agama di KTP sangat penting.   "Agama di Indonesia merupakan hal yang sangat krusial sebagai identitas dan tanggung jawab setiap warga negara, jadi jangan sampai dikosongkan," kata Syamsul kepada Okezone, Selasa (11/11/2014) malam.   Namun, Syamsul menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu mempermasalahkan pengosongan kolom agama bila belum diputuskan secara sah oleh pemerintah. Menurutnya, rencana itu pasti menimbulkan pro kontra di masyarakat luas.   "Ini bukan hal yang sederhana, pasti menimbulkan pro kontra, maka dari itu pemerintah harus sebijak mungkin memutuskan hal ini," tambahnya.   Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim menyatakan akan mengambil kebijakan kolom agama di KTP dikosongkan. Kebijakan ini akan berlaku pada tahun mendatang.   Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung kebijakan Menag tersebut. "Kita dukung karena sistem itu sama seperti di Malaysia," tegas Ahok. JAKARTA - Muhammadiyah berharap kolom agama tetap dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Syamsul Anwar, kolom agama di KTP sangat penting.   "Agama di Indonesia merupakan hal yang sangat krusial sebagai identitas dan tanggung jawab setiap warga negara, jadi jangan sampai dikosongkan," kata Syamsul kepada Okezone, Selasa (11/11/2014) malam.   Namun, Syamsul menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu mempermasalahkan pengosongan kolom agama bila belum diputuskan secara sah oleh pemerintah. Menurutnya, rencana itu pasti menimbulkan pro kontra di masyarakat luas.   "Ini bukan hal yang sederhana, pasti menimbulkan pro kontra, maka dari itu pemerintah harus sebijak mungkin memutuskan hal ini," tambahnya.   Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim menyatakan akan mengambil kebijakan kolom agama di KTP dikosongkan. Kebijakan ini akan berlaku pada tahun mendatang.   Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung kebijakan Menag tersebut. "Kita dukung karena sistem itu sama seperti di Malaysia," tegas Ahok.