Jokowi jangan ikut campur urusan Golkar dengan melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali.https://news.okezone.com/read/2014/11/26/337/1070806/jokowi-jangan-ikut-campur-urusan-golkaridhttps://news.okezone.com/read/2014/11/26/337/1070806/jokowi-jangan-ikut-campur-urusan-golkarhttps://news.okezone.com/read/2014/11/26/337/1070806/jokowi-jangan-ikut-campur-urusan-golkarRabu 26 November 2014 10:07 WIBSusi FatimahJokowi Jangan Ikut Campur Urusan Golkar (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/26/337/1070806/jokowi-jangan-ikut-campur-urusan-golkar-JbIaD45Oxu.jpg JAKARTA - Pengamat internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII), Djawahir Tantowi, tidak sepakat dengan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali. "Pelarangan sesungguhnya tidak tepat, itu adalah hak partai menentukan haluan partai mereka ke depan. Pemerintah jangan ikut campur urusan internal Golkar," ujarnya kepada Okezone, Rabu (26/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/08/17129/106711_medium.jpg"  width="100%" /> Seharusnya, lanjut Djawahir, pemerintah memberi saran dan mendorong agar Golkar melakukan upaya penyelesaian secara damai. "Nantinya Golkar apakah memperkuat Jokowi berada di dalam pemerintahan atau oposisi itu adalah proses. Kalau sekarang belum selesai, bagaimana mau kontribusi politik. Dorong Golkar segera menyelesaikan internal partainya," tutupnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/04/17051/106219_medium.jpg"  width="100%" /> Sebelumnya diberitakan, Jokowi melalui Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Hal itu menuai kontroversi. JAKARTA - Pengamat internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII), Djawahir Tantowi, tidak sepakat dengan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali. "Pelarangan sesungguhnya tidak tepat, itu adalah hak partai menentukan haluan partai mereka ke depan. Pemerintah jangan ikut campur urusan internal Golkar," ujarnya kepada Okezone, Rabu (26/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/08/17129/106711_medium.jpg"  width="100%" /> Seharusnya, lanjut Djawahir, pemerintah memberi saran dan mendorong agar Golkar melakukan upaya penyelesaian secara damai. "Nantinya Golkar apakah memperkuat Jokowi berada di dalam pemerintahan atau oposisi itu adalah proses. Kalau sekarang belum selesai, bagaimana mau kontribusi politik. Dorong Golkar segera menyelesaikan internal partainya," tutupnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/04/17051/106219_medium.jpg"  width="100%" /> Sebelumnya diberitakan, Jokowi melalui Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Hal itu menuai kontroversi.