Presiden Jokowi diminta tidak terjebak dalam dinamika politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.https://news.okezone.com/read/2014/11/29/337/1072283/jokowi-jangan-terjebak-konflik-kpm-kihidhttps://news.okezone.com/read/2014/11/29/337/1072283/jokowi-jangan-terjebak-konflik-kpm-kihhttps://news.okezone.com/read/2014/11/29/337/1072283/jokowi-jangan-terjebak-konflik-kpm-kihSabtu 29 November 2014 11:42 WIBJokowi Jangan Terjebak Konflik KPM-KIH (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/29/337/1072283/jokowi-jangan-terjebak-konflik-kpm-kih-Ht6GwKVEQb.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak terjebak dalam dinamika politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. "Mestinya Presiden tidak melihat DPR secara normatif. Di dalam ini Presiden juga mungkin kordinasi dengan KIH dan Presiden tidak boleh terjebak dalam dinamika politik KMP dan KIH," kata Direktur Eksekutif Pol Tracking, Hanta Yuda dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya Network, dengan tema 'wajah politik kita', Sabtu (29/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/24/17362/108157_medium.jpg"  width="100%" /> Mengenai hak interpelasi yang dilayangkan sejumlah anggota Dewan, Hanta menilai, Jokowi cukup menjelaskan secara terbuka mengenai pertanyaan yang diajukan DPR, misalnya alasan harga bahan bakar minyak dinaikkan. "Kalau interpelasi Presiden bisa tinggal jelaskan, asal terbuka maka akan clear. Cuma jangan terlalu lama juga, energi Presiden urusin DPR karena dia harus melaksanakan janji-janjinya," lanjutnya. Hanta menambahkan, sebaiknya pemerintah membentuk tim negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Agar energinya untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita tetap mengharapkan KMP dijalur konstitusi, tapi KIH juga ada problem dalam membangun komunikasi," pungkasnya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak terjebak dalam dinamika politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. "Mestinya Presiden tidak melihat DPR secara normatif. Di dalam ini Presiden juga mungkin kordinasi dengan KIH dan Presiden tidak boleh terjebak dalam dinamika politik KMP dan KIH," kata Direktur Eksekutif Pol Tracking, Hanta Yuda dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya Network, dengan tema 'wajah politik kita', Sabtu (29/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/24/17362/108157_medium.jpg"  width="100%" /> Mengenai hak interpelasi yang dilayangkan sejumlah anggota Dewan, Hanta menilai, Jokowi cukup menjelaskan secara terbuka mengenai pertanyaan yang diajukan DPR, misalnya alasan harga bahan bakar minyak dinaikkan. "Kalau interpelasi Presiden bisa tinggal jelaskan, asal terbuka maka akan clear. Cuma jangan terlalu lama juga, energi Presiden urusin DPR karena dia harus melaksanakan janji-janjinya," lanjutnya. Hanta menambahkan, sebaiknya pemerintah membentuk tim negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Agar energinya untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita tetap mengharapkan KMP dijalur konstitusi, tapi KIH juga ada problem dalam membangun komunikasi," pungkasnya.