Penuntasan tersebut menyangkut tunggakan pembayaran ganti rugi terhadap korban Lapindo sebesar Rp781 miliar.https://news.okezone.com/read/2014/12/05/340/1075344/lapindo-siap-terima-opsi-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2014/12/05/340/1075344/lapindo-siap-terima-opsi-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2014/12/05/340/1075344/lapindo-siap-terima-opsi-pemerintahJum'at 05 Desember 2014 20:00 WIBArpan RachmanLumpur panas Lapindo (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2014/12/05/340/1075344/lapindo-siap-terima-opsi-pemerintah-9LRWf4OxEJ.jpg MAKASSAR - PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menyambut baik respons pemerintah atas penuntasan bencana lumpur di Sidoarjo. Penuntasan tersebut menyangkut tunggakan pembayaran ganti rugi terhadap warga sebesar Rp781 miliar. "Kita menyambut baik keinginan pemerintah mengharap kepada MLJ untuk menyelesaikan tunggakan," kata Presiden Direktur MLJ, Andi Darussalam Tabusalla, kepada wartawan di Makassar, Jumat (5/12/2014). Andi menguraikan, kalau menurut versi pemerintah jumlah tunggakan sebesar Rp1,4 triliun. Namun, pihaknya mengesampingkan urusan business to business karena itu masalah kesepakatan antarperusahaan dan tidak masuk dalam hitungan versi MLJ. "Selama delapan tahun ini kami telah menyelesaikan 10.000 dari 13.237 berkas, sisanya tinggal 3.237 yang bernilai Rp781 miliar," ujar Andi. Selain itu, dikatakannya, ada beberapa tambahan bagi warga yang tidak mau menjual tanah atau bangunannya, MLJ memberi tanah yang di atasnya dibangunkan pondok. "Total semuanya hampir Rp900 miliar," imbuh Andi. Diuraikan, tiga pekan sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pihak MLJ sudah dipanggil oleh Badan Pelaksana Lumpur Sidoarjo (BPLS). BPLS meminta MLJ untuk memaparkan langkah-langkah yang diambil MLJ. "Sampai kapanpun MLJ tetap akan melaksanakan apa yang diamanatkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2007 di mana kewajiban kami untuk menyelesaikan dengan cara jual-beli," ucap Andi. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2012/12/10/8104/50218_medium.jpg"  width="100%" /> Dijelaskan, saat ini kondisi MLJ belum memungkinkan untuk membayar sesuai harapan pemerintah sekarang. Tapi apapun risikonya MLJ akan menghadapi sebab menurut Andi mereka tidak mencuri. "Kepada Menteri Pekerjaan Umum tiga hari lalu sudah kami laporkan kondisi terakhir. Kami akan patuhi apapun keputusan pemerintah dan itu sesuai apa yang kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya," tutur Andi. Pada kesempatan yang sama, Andi menyampaikan rasa prihatin atas bencana jebolnya tanggul lumpur di Sidoarjo. "Kami merasa respek Gubernur Jatim yang tetap konsen dengan masalah ini," pungkas Andi. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8wOS8xMC8yMi81NTMzNC8zNzc2ODk2NjI3MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> MAKASSAR - PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menyambut baik respons pemerintah atas penuntasan bencana lumpur di Sidoarjo. Penuntasan tersebut menyangkut tunggakan pembayaran ganti rugi terhadap warga sebesar Rp781 miliar. "Kita menyambut baik keinginan pemerintah mengharap kepada MLJ untuk menyelesaikan tunggakan," kata Presiden Direktur MLJ, Andi Darussalam Tabusalla, kepada wartawan di Makassar, Jumat (5/12/2014). Andi menguraikan, kalau menurut versi pemerintah jumlah tunggakan sebesar Rp1,4 triliun. Namun, pihaknya mengesampingkan urusan business to business karena itu masalah kesepakatan antarperusahaan dan tidak masuk dalam hitungan versi MLJ. "Selama delapan tahun ini kami telah menyelesaikan 10.000 dari 13.237 berkas, sisanya tinggal 3.237 yang bernilai Rp781 miliar," ujar Andi. Selain itu, dikatakannya, ada beberapa tambahan bagi warga yang tidak mau menjual tanah atau bangunannya, MLJ memberi tanah yang di atasnya dibangunkan pondok. "Total semuanya hampir Rp900 miliar," imbuh Andi. Diuraikan, tiga pekan sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pihak MLJ sudah dipanggil oleh Badan Pelaksana Lumpur Sidoarjo (BPLS). BPLS meminta MLJ untuk memaparkan langkah-langkah yang diambil MLJ. "Sampai kapanpun MLJ tetap akan melaksanakan apa yang diamanatkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2007 di mana kewajiban kami untuk menyelesaikan dengan cara jual-beli," ucap Andi. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2012/12/10/8104/50218_medium.jpg"  width="100%" /> Dijelaskan, saat ini kondisi MLJ belum memungkinkan untuk membayar sesuai harapan pemerintah sekarang. Tapi apapun risikonya MLJ akan menghadapi sebab menurut Andi mereka tidak mencuri. "Kepada Menteri Pekerjaan Umum tiga hari lalu sudah kami laporkan kondisi terakhir. Kami akan patuhi apapun keputusan pemerintah dan itu sesuai apa yang kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya," tutur Andi. Pada kesempatan yang sama, Andi menyampaikan rasa prihatin atas bencana jebolnya tanggul lumpur di Sidoarjo. "Kami merasa respek Gubernur Jatim yang tetap konsen dengan masalah ini," pungkas Andi. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8wOS8xMC8yMi81NTMzNC8zNzc2ODk2NjI3MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>