<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Interpelasi Jokowi Tunggu 300 Tanda Tangan Anggota DPR</title><description>Hak interpelasi DPR terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan kenaikan harga BBM terus digulirkan.</description><link>https://news.okezone.com/read/2014/12/11/337/1077951/interpelasi-jokowi-tunggu-300-tanda-tangan-anggota-dpr</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2014/12/11/337/1077951/interpelasi-jokowi-tunggu-300-tanda-tangan-anggota-dpr"/><item><title>Interpelasi Jokowi Tunggu 300 Tanda Tangan Anggota DPR</title><link>https://news.okezone.com/read/2014/12/11/337/1077951/interpelasi-jokowi-tunggu-300-tanda-tangan-anggota-dpr</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2014/12/11/337/1077951/interpelasi-jokowi-tunggu-300-tanda-tangan-anggota-dpr</guid><pubDate>Kamis 11 Desember 2014 17:01 WIB</pubDate><dc:creator>Arief Setyadi </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2014/12/11/337/1077951/interpelasi-jokowi-tunggu-300-tanda-tangan-anggota-dpr-E03rofWCBh.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Interpelasi Jokowi tunggu 300 tanda tangan anggota DPR (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2014/12/11/337/1077951/interpelasi-jokowi-tunggu-300-tanda-tangan-anggota-dpr-E03rofWCBh.jpg</image><title>Interpelasi Jokowi tunggu 300 tanda tangan anggota DPR (Foto: Okezone)</title></images><description>
JAKARTA - Hak interpelasi DPR terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus digulirkan. Hingga kini sudah ratusan anggota DPR dari berbagai fraksi yang mengumpulkan tanda tangannya.

Menurut Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, rencana interpelasi terus berjalan. Namun, berhubung saat ini DPR sedang reses, pengumpulan tanda tangan ditunda hingga masa tersebut usai.

Saat ini sudah 238 tanda tangan yang terkumpul dari berbagai fraksi, terutama dari partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Golkar, PKS, PAN, Gerindra, dan PPP.

&quot;KMP termasuk sebagian PPP. Partai Demokrat belum, katanya akan menyusul, mereka minta waktu,&quot; kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu melalui pesan singkat, Kamis (11/12/2014).

Sementara anggota DPR dari Fraksi Parti Golkar, Misbhakun, mengatakan, saat ini proses pengumpulan tanda tangan terus dilakukan. Rencananya, menunggu tanda tangan mencapai 300 anggota, kemudian diserahkan ke pimpinan DPR.

&quot;Kalau 300 enak diserahkan ke pimpinan tidak mungkin divoting. Karena 50+1 persen, jadi tidak perlu divoting, langsung disahkan. Kita ingin lebih kuat. Masak sidang dua diserahkan. Masih nyebar dong (tanda tangannya),&quot; pungkasnya.
</description><content:encoded>
JAKARTA - Hak interpelasi DPR terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus digulirkan. Hingga kini sudah ratusan anggota DPR dari berbagai fraksi yang mengumpulkan tanda tangannya.

Menurut Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, rencana interpelasi terus berjalan. Namun, berhubung saat ini DPR sedang reses, pengumpulan tanda tangan ditunda hingga masa tersebut usai.

Saat ini sudah 238 tanda tangan yang terkumpul dari berbagai fraksi, terutama dari partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Golkar, PKS, PAN, Gerindra, dan PPP.

&quot;KMP termasuk sebagian PPP. Partai Demokrat belum, katanya akan menyusul, mereka minta waktu,&quot; kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu melalui pesan singkat, Kamis (11/12/2014).

Sementara anggota DPR dari Fraksi Parti Golkar, Misbhakun, mengatakan, saat ini proses pengumpulan tanda tangan terus dilakukan. Rencananya, menunggu tanda tangan mencapai 300 anggota, kemudian diserahkan ke pimpinan DPR.

&quot;Kalau 300 enak diserahkan ke pimpinan tidak mungkin divoting. Karena 50+1 persen, jadi tidak perlu divoting, langsung disahkan. Kita ingin lebih kuat. Masak sidang dua diserahkan. Masih nyebar dong (tanda tangannya),&quot; pungkasnya.
</content:encoded></item></channel></rss>
