Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus berlaku netral dalam memutuskan dualisme kepengurusan Partai Beringin.https://news.okezone.com/read/2014/12/12/337/1078383/idrus-marham-minta-menkumham-netral-soal-dualisme-golkaridhttps://news.okezone.com/read/2014/12/12/337/1078383/idrus-marham-minta-menkumham-netral-soal-dualisme-golkarhttps://news.okezone.com/read/2014/12/12/337/1078383/idrus-marham-minta-menkumham-netral-soal-dualisme-golkarJum'at 12 Desember 2014 15:03 WIBQur'anul HidayatIdrus Marham Minta Menkumham Netral soal Dualisme Golkarhttps://img.okezone.com/content/2014/12/12/337/1078383/idrus-marham-minta-menkumham-netral-soal-dualisme-golkar-vKZRAcDL4K.jpg JAKARTA - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical mengingatkan agar pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bisa berlaku netral dalam memutuskan dualisme kepengurusan Partai Beringin. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham, bahkan menyebut bahwa perlawanan dari masyarakat akan mencuat jika pemerintah menganulir kepengurusan dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. "Apabila (pemerintah) tidak mengesahkan kepengurusan yang sesuai AD/ART dengan dukungan seluruh pemegang suara. Maka, tentu lawannya nanti adalah rakyat yang akan memberi penilaian," kata Idrus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/12/2014). <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMi8wOS8yMi81Nzc4OS8zOTMwOTI4NTM3MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Meski begitu, mantan Anggota DPR RI itu yakin bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) akan berlaku netral dalam penyelesaian konflik partai yang semakin meruncing tersebut. "Selama ini keyakinan kami, Jokowi-JK pasti akan mendukung proses sesuai aturan yang ada, Undang-Undang yang ada," sebut Idrus.(sna) JAKARTA - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical mengingatkan agar pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bisa berlaku netral dalam memutuskan dualisme kepengurusan Partai Beringin. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham, bahkan menyebut bahwa perlawanan dari masyarakat akan mencuat jika pemerintah menganulir kepengurusan dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. "Apabila (pemerintah) tidak mengesahkan kepengurusan yang sesuai AD/ART dengan dukungan seluruh pemegang suara. Maka, tentu lawannya nanti adalah rakyat yang akan memberi penilaian," kata Idrus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/12/2014). <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMi8wOS8yMi81Nzc4OS8zOTMwOTI4NTM3MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Meski begitu, mantan Anggota DPR RI itu yakin bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) akan berlaku netral dalam penyelesaian konflik partai yang semakin meruncing tersebut. "Selama ini keyakinan kami, Jokowi-JK pasti akan mendukung proses sesuai aturan yang ada, Undang-Undang yang ada," sebut Idrus.(sna)