Citra pakai Ninja membuat orang tak percaya buruh mau tuntut hidup layak jauh dari kata sederhana.https://news.okezone.com/read/2014/12/12/338/1078191/naik-ninja-saat-demo-bukti-buruh-jauh-dari-sederhanaidhttps://news.okezone.com/read/2014/12/12/338/1078191/naik-ninja-saat-demo-bukti-buruh-jauh-dari-sederhanahttps://news.okezone.com/read/2014/12/12/338/1078191/naik-ninja-saat-demo-bukti-buruh-jauh-dari-sederhanaJum'at 12 Desember 2014 06:44 WIBMarieska Harya VirdhaniNaik Ninja saat Demo, Bukti Buruh Jauh dari Sederhana (aksi demo buruh yang melumpuhkan lalu lintas di HI)https://img.okezone.com/content/2014/12/12/338/1078191/naik-ninja-saat-demo-bukti-buruh-jauh-dari-sederhana-3JqFKbAv2g.jpg DEPOK - Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai, tuntutan kaum buruh atas upah yang terus disampaikan kepada pemerintah dapat dipahami akibat himpitan problema kehidupan. Apalagi hal itu dipicu dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sandang pangan papan. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/12/10/17568/109499_medium.jpg"  width="100%" /> “Pertama, memang menarik di Indonesia sekarang ini bahwa siapa pun dengan berteriak mampu membuat pemerintah menoleh dan mendengar kemauan mereka. Sejak reformasi di mana sebelumnya para politisi sibuk dengan urusan masing-masing membuat rakyat frustrasi, saat ini dengan berdemo menjadi jalan meminta perhatian pemerintah, turun ke jalan salah satunya,” kata Devie kepada Okezone. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMi8xMS8yMi81NzgzMi8zOTM1MzU1OTc4MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Dia menambahkan pemerintah juga berupaya menggulirkan berbagai program kebijakan pelipur lara masyarakat, salah satunya tidak membiarkan tarif kendaraan umum pengangkut bahan pokok tak boleh naik. Di sisi lain, lanjutnya, virus materialisme sudah merasuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. “Anda gaji Rp3 juta enggak cukup, gaji Rp20 juta pun tak cukup. Materi menjadi 'agama' baru, padahal penjualan barang-barang atau produk baru juga tinggi tetapi mengapa sampai saat ini masih ada demo. Ini kan menjadi suatu hal yang bertentangan,” tegas Dosen Ilmu Komunikasi UI itu. Devie menilai bahwa kultur masyarakat terseret dalam pemujaan benda-benda konsumtif. Salah satunya persyaratan kartu kredit semestinya jangan dimudahkan, HP dan sepeda motor harus dinaikkan pajaknya. “Konsepsi hidup sederhana saat ini bisa dilakukan oleh Presiden dan timnya. Masyarakat kita tak mau mengaku karena antara komunikasi lisan harus sesuai dengan komunikasi simbol. Citra pakai Ninja membuat orang tak percaya buruh mau tuntut hidup layak jauh dari kata sederhana, dimana orang masih mampu beli rokok 3 bungkus sehari dan juga pulsa,” katanya. Penulis buku ini menambahkan, pemerintah dapat mencari jalan keluar lain bagi kaum buruh misalnya membebaskan bebas pungutan sekolah atau mempermudah pelayanan kesehatan. “Atau bebas akes kendaraan umum sehingga gaji untuk makan utuh atau cukup untuk cicil rumah dan bisa menabung ada pos tabungan. Pos uang di mana dapat digunakan jika terjadi emergensi. Atau pemerintah bisa memfasilitasi koperasi bagi buruh misalnya subsidi susu dan beras sehingga betul-betul kontrol kebutuhan primer bukan tersier. Buruh harus introspeksi pemerintah juga harus berperan,” jelasnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, model penanganan kaum buruh sudah cukup baik. “Gaji tinggi dan sekolah di beberapa negara itu gratis. Hal-hal dasar seperti susu di Eropa sangat murah untuk kepentingan publik, begitupun masalah transportasi di mana masyarakatnya lebih banyak menggunakan transportasi publik sehingga tak ada kesenjangan sosial,” tutupnya. DEPOK - Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai, tuntutan kaum buruh atas upah yang terus disampaikan kepada pemerintah dapat dipahami akibat himpitan problema kehidupan. Apalagi hal itu dipicu dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sandang pangan papan. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/12/10/17568/109499_medium.jpg"  width="100%" /> “Pertama, memang menarik di Indonesia sekarang ini bahwa siapa pun dengan berteriak mampu membuat pemerintah menoleh dan mendengar kemauan mereka. Sejak reformasi di mana sebelumnya para politisi sibuk dengan urusan masing-masing membuat rakyat frustrasi, saat ini dengan berdemo menjadi jalan meminta perhatian pemerintah, turun ke jalan salah satunya,” kata Devie kepada Okezone. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMi8xMS8yMi81NzgzMi8zOTM1MzU1OTc4MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Dia menambahkan pemerintah juga berupaya menggulirkan berbagai program kebijakan pelipur lara masyarakat, salah satunya tidak membiarkan tarif kendaraan umum pengangkut bahan pokok tak boleh naik. Di sisi lain, lanjutnya, virus materialisme sudah merasuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. “Anda gaji Rp3 juta enggak cukup, gaji Rp20 juta pun tak cukup. Materi menjadi 'agama' baru, padahal penjualan barang-barang atau produk baru juga tinggi tetapi mengapa sampai saat ini masih ada demo. Ini kan menjadi suatu hal yang bertentangan,” tegas Dosen Ilmu Komunikasi UI itu. Devie menilai bahwa kultur masyarakat terseret dalam pemujaan benda-benda konsumtif. Salah satunya persyaratan kartu kredit semestinya jangan dimudahkan, HP dan sepeda motor harus dinaikkan pajaknya. “Konsepsi hidup sederhana saat ini bisa dilakukan oleh Presiden dan timnya. Masyarakat kita tak mau mengaku karena antara komunikasi lisan harus sesuai dengan komunikasi simbol. Citra pakai Ninja membuat orang tak percaya buruh mau tuntut hidup layak jauh dari kata sederhana, dimana orang masih mampu beli rokok 3 bungkus sehari dan juga pulsa,” katanya. Penulis buku ini menambahkan, pemerintah dapat mencari jalan keluar lain bagi kaum buruh misalnya membebaskan bebas pungutan sekolah atau mempermudah pelayanan kesehatan. “Atau bebas akes kendaraan umum sehingga gaji untuk makan utuh atau cukup untuk cicil rumah dan bisa menabung ada pos tabungan. Pos uang di mana dapat digunakan jika terjadi emergensi. Atau pemerintah bisa memfasilitasi koperasi bagi buruh misalnya subsidi susu dan beras sehingga betul-betul kontrol kebutuhan primer bukan tersier. Buruh harus introspeksi pemerintah juga harus berperan,” jelasnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, model penanganan kaum buruh sudah cukup baik. “Gaji tinggi dan sekolah di beberapa negara itu gratis. Hal-hal dasar seperti susu di Eropa sangat murah untuk kepentingan publik, begitupun masalah transportasi di mana masyarakatnya lebih banyak menggunakan transportasi publik sehingga tak ada kesenjangan sosial,” tutupnya.