Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto mengatakan,KPK berencana membuka cabang di Sumatera.https://news.okezone.com/read/2014/12/14/337/1079169/kpk-bakal-buka-cabang-di-sumateraidhttps://news.okezone.com/read/2014/12/14/337/1079169/kpk-bakal-buka-cabang-di-sumaterahttps://news.okezone.com/read/2014/12/14/337/1079169/kpk-bakal-buka-cabang-di-sumateraMinggu 14 Desember 2014 23:12 WIBFeri Agus SetyawanBambang Widjojanto (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/12/14/337/1079169/kpk-bakal-buka-cabang-di-sumatera-Gme0RugOC4.jpg JAKARTA - Perilaku korupsi para oknum pejabat di daerah dewasa ini semakin masif dilakukan. Sehingga tak dipungkiri, muncul beberapa dinasti politik daerah. Melihat hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto mengatakan, agenda KPK tahun depan‎ akan mencoba membentuk cabang di salah satu provinsi seperti di Sumatera. Menurut Bambang, pembukaan cabang di daerah agar kontrolnya lebih dekat dan demi efisiensi waktu. "Makanya kita mau coba dulu. Jadi ini uji coba dulu, kalo oke kita targetkan dalam sepuluh tahun ke depan mungkin ada lima. Jadi setiap dua tahun," ujarnya di sela acara diskusi bertajuk Demokrasi Tanpa Korupsi yang digagas Indonesia Corruption Watch (ICW), di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/12/02/17470/108761_medium.jpg"  width="100%" /> Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pembukaan cabang KPK tersebut lebih kepada bertujuan pencegahan korupsi di daerah. Terlebih kata dia, KPK tengah membangun sistem pemberantasan korupsi menyeluruh. "Jadi tindaklanjut bidang pencegahan, terus tindaklanjut dari korupsi sumber daya alam (SDA), hutan," tambahnya. Adapun fokus pembukaan cabang itu kata Bambang, yakni aspek pelayanan publik. "Ini diputuskan memang perlu dibentuk cabang khusus untuk mendorong‎ peningkatan pengembangan kualitas pelayanan publik," tegasnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/03/16139/100982_medium.jpg"  width="100%" /> Menurutnya, tidak ada masalah dengan payung hukum, karena pembukaan cabang itu telah diatur dalam Undang-undang KPK demikian halnya soal pendanaan. "Dalam salah satu pasalnya ada menyebutkan KPK boleh membentuk cabang di provinsi-provinsi di daerah-daerah yang diperlukan dan pendanaan melalui APBN," tandasnya. JAKARTA - Perilaku korupsi para oknum pejabat di daerah dewasa ini semakin masif dilakukan. Sehingga tak dipungkiri, muncul beberapa dinasti politik daerah. Melihat hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto mengatakan, agenda KPK tahun depan‎ akan mencoba membentuk cabang di salah satu provinsi seperti di Sumatera. Menurut Bambang, pembukaan cabang di daerah agar kontrolnya lebih dekat dan demi efisiensi waktu. "Makanya kita mau coba dulu. Jadi ini uji coba dulu, kalo oke kita targetkan dalam sepuluh tahun ke depan mungkin ada lima. Jadi setiap dua tahun," ujarnya di sela acara diskusi bertajuk Demokrasi Tanpa Korupsi yang digagas Indonesia Corruption Watch (ICW), di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/12/02/17470/108761_medium.jpg"  width="100%" /> Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pembukaan cabang KPK tersebut lebih kepada bertujuan pencegahan korupsi di daerah. Terlebih kata dia, KPK tengah membangun sistem pemberantasan korupsi menyeluruh. "Jadi tindaklanjut bidang pencegahan, terus tindaklanjut dari korupsi sumber daya alam (SDA), hutan," tambahnya. Adapun fokus pembukaan cabang itu kata Bambang, yakni aspek pelayanan publik. "Ini diputuskan memang perlu dibentuk cabang khusus untuk mendorong‎ peningkatan pengembangan kualitas pelayanan publik," tegasnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/03/16139/100982_medium.jpg"  width="100%" /> Menurutnya, tidak ada masalah dengan payung hukum, karena pembukaan cabang itu telah diatur dalam Undang-undang KPK demikian halnya soal pendanaan. "Dalam salah satu pasalnya ada menyebutkan KPK boleh membentuk cabang di provinsi-provinsi di daerah-daerah yang diperlukan dan pendanaan melalui APBN," tandasnya.