Demokrat kritik pencopotan Komjen Suhardi Alius sebagai Kabareskrim. Namun pencopotan itu merupakan hak prerogratif presiden.https://news.okezone.com/read/2015/01/17/337/1093571/demokrat-kritik-pencopotan-suhardi-aliusidhttps://news.okezone.com/read/2015/01/17/337/1093571/demokrat-kritik-pencopotan-suhardi-aliushttps://news.okezone.com/read/2015/01/17/337/1093571/demokrat-kritik-pencopotan-suhardi-aliusSabtu 17 Januari 2015 14:23 WIBArief Setyadi Demokrat kritik pencopotan Suhardi Alius (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/01/17/337/1093571/demokrat-kritik-pencopotan-suhardi-alius-CIHM7PD9PT.jpg JAKARTA - Partai Demokrat mengkritik Presiden Jokowi yang mencopot Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri dan Komjen Pol Suhardi Alius sebagai Kabareskrim Mabes Polri. "Jangan melihat orang dekat tidak dekat, kalau selama ini bekerja dengan baik tentu kita dukung. Saya kira ini suatu hak prerogatif Presiden ya," kata Juru bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, usai diskusi polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015). Namun, Didi tak memungkiri kalau Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi Kapolri. Dia juga mengkritisi pencopotan Komjen Suhardi Alius sebagai Kabareskrim "Suhardi itu cukup baik dalam melakukan tugas mereka. Tapi Presiden punya hak menentukan posisi Kapolri dan jabatan lain di kepolisian," terangnya. Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana menuding pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri lantaran ingin menyingkirkan orang-orang di rezim SBY. (fmi) JAKARTA - Partai Demokrat mengkritik Presiden Jokowi yang mencopot Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri dan Komjen Pol Suhardi Alius sebagai Kabareskrim Mabes Polri. "Jangan melihat orang dekat tidak dekat, kalau selama ini bekerja dengan baik tentu kita dukung. Saya kira ini suatu hak prerogatif Presiden ya," kata Juru bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, usai diskusi polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015). Namun, Didi tak memungkiri kalau Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi Kapolri. Dia juga mengkritisi pencopotan Komjen Suhardi Alius sebagai Kabareskrim "Suhardi itu cukup baik dalam melakukan tugas mereka. Tapi Presiden punya hak menentukan posisi Kapolri dan jabatan lain di kepolisian," terangnya. Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana menuding pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri lantaran ingin menyingkirkan orang-orang di rezim SBY. (fmi)