<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Proses Hukum Jadi Politis karena Kesalahan Momentum</title><description>Proses hukum di Mabes Polri maupun KPK terkesan politik karena kesalahan momentum.</description><link>https://news.okezone.com/read/2015/01/24/337/1096571/proses-hukum-jadi-politis-karena-kesalahan-momentum</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2015/01/24/337/1096571/proses-hukum-jadi-politis-karena-kesalahan-momentum"/><item><title>Proses Hukum Jadi Politis karena Kesalahan Momentum</title><link>https://news.okezone.com/read/2015/01/24/337/1096571/proses-hukum-jadi-politis-karena-kesalahan-momentum</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2015/01/24/337/1096571/proses-hukum-jadi-politis-karena-kesalahan-momentum</guid><pubDate>Sabtu 24 Januari 2015 12:12 WIB</pubDate><dc:creator>Antara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/01/24/337/1096571/proses-hukum-jadi-politis-karena-kesalahan-momentum-k37T6KKjVg.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (Foto: Dok Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/01/24/337/1096571/proses-hukum-jadi-politis-karena-kesalahan-momentum-k37T6KKjVg.jpg</image><title>Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (Foto: Dok Okezone)</title></images><description>
JAKARTA - Penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup membuat geger publik. Demikian halnya saat Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) ditangkap penyidik Bareskrim Polri.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, keputusan KPK maupun Polri terkesan politik karena kesalahan momentum.
KPK menetapkan BG sebagai tersangka sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai Kapolri. Begitu pula Polri menangkap dan menetapkan BW sebagai tersangka setelah KPK menjerat BG.
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2015/01/24/18203/113556_medium.jpg&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&quot;Kesalahannya ada pada momentumnya, sehingga sangat kontroversial,&quot; kata Emrus di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).
Emrus berpendapat pada saat melaksanakan tugas dan proses hukum, baik Polri maupun KPK tidaklah salah. Namun pemilihan waktu dalam menangkap tersangka, perlu lebih dicermati lagi agar tidak menimbulkan permasalahan.
&quot;Akan banyak spekulasi opini publik yang berkembang dalam masyarakat, karena momentumnya terkesan disengaja untuk membuat suasana lebih rumit,&quot; tuturnya.
Karenanya, dia menyarankan agar penegak hukum memperhatikan waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi agar tidak memunculkan masalah yang lebih besar di belakangnya.

</description><content:encoded>
JAKARTA - Penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup membuat geger publik. Demikian halnya saat Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) ditangkap penyidik Bareskrim Polri.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, keputusan KPK maupun Polri terkesan politik karena kesalahan momentum.
KPK menetapkan BG sebagai tersangka sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai Kapolri. Begitu pula Polri menangkap dan menetapkan BW sebagai tersangka setelah KPK menjerat BG.
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2015/01/24/18203/113556_medium.jpg&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&quot;Kesalahannya ada pada momentumnya, sehingga sangat kontroversial,&quot; kata Emrus di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).
Emrus berpendapat pada saat melaksanakan tugas dan proses hukum, baik Polri maupun KPK tidaklah salah. Namun pemilihan waktu dalam menangkap tersangka, perlu lebih dicermati lagi agar tidak menimbulkan permasalahan.
&quot;Akan banyak spekulasi opini publik yang berkembang dalam masyarakat, karena momentumnya terkesan disengaja untuk membuat suasana lebih rumit,&quot; tuturnya.
Karenanya, dia menyarankan agar penegak hukum memperhatikan waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi agar tidak memunculkan masalah yang lebih besar di belakangnya.

</content:encoded></item></channel></rss>
