Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap kliennya cacat hukum.https://news.okezone.com/read/2015/01/31/337/1099676/ini-pembelaan-pengacara-atas-status-tersangka-komjen-bgidhttps://news.okezone.com/read/2015/01/31/337/1099676/ini-pembelaan-pengacara-atas-status-tersangka-komjen-bghttps://news.okezone.com/read/2015/01/31/337/1099676/ini-pembelaan-pengacara-atas-status-tersangka-komjen-bgSabtu 31 Januari 2015 13:14 WIBFeri Agus SetyawanKomjen Pol Budi Gunawanhttps://img.okezone.com/content/2015/01/31/337/1099676/ini-pembelaan-pengacara-atas-status-tersangka-komjen-bg-ODHpidXqfk.jpg JAKARTA - Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya cacat hukum. Pasalnya menurut dia, pimpinan KPK saat ini tidak lengkap dengan jumlah hanya empat komisioner. Hal itu melanggar undang-undang, karena pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial. "Sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diudah sangat jelas, bahwa yang akan diputuskan oleh KPK wajib diputuskan oleh lima pimpinan," ujar Fredrich dalam diskusi Polemik 'Menanti Keputusan Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015). Kemudian, lanjut Fredrich, penetapan tersangka untuk Budi Gunawan itu terlalu cepat hanya berselang satu hari dan tidak ada pemberitahuan surat penetapan tersangka terhadap mantan Kapolda Bali tersebut. "Penetapan tanggal 12 Januari, lalu 13 Januari diumumkan, tidak ada 24 jam, itu harus dipertanyakan. Pak Budi juga tidak pernah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka," tandasnya. Seperti diberitakan, KPK menetapkan calon tunggal Kapolri sebagai trasangka kasus gratifikasi sesuai Pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke satu. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMS8yMS8yMi81ODU1MS80MDAyMTU2MDM1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA - Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya cacat hukum. Pasalnya menurut dia, pimpinan KPK saat ini tidak lengkap dengan jumlah hanya empat komisioner. Hal itu melanggar undang-undang, karena pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial. "Sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diudah sangat jelas, bahwa yang akan diputuskan oleh KPK wajib diputuskan oleh lima pimpinan," ujar Fredrich dalam diskusi Polemik 'Menanti Keputusan Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015). Kemudian, lanjut Fredrich, penetapan tersangka untuk Budi Gunawan itu terlalu cepat hanya berselang satu hari dan tidak ada pemberitahuan surat penetapan tersangka terhadap mantan Kapolda Bali tersebut. "Penetapan tanggal 12 Januari, lalu 13 Januari diumumkan, tidak ada 24 jam, itu harus dipertanyakan. Pak Budi juga tidak pernah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka," tandasnya. Seperti diberitakan, KPK menetapkan calon tunggal Kapolri sebagai trasangka kasus gratifikasi sesuai Pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke satu. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMS8yMS8yMi81ODU1MS80MDAyMTU2MDM1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>