100 hari, Jokowi cenderung bagi-bagi kekuasaan sehingga mulai menimbulkan banyak masalah.https://news.okezone.com/read/2015/02/03/337/1100584/100-hari-jokowi-cenderung-bagi-bagi-kekuasaanidhttps://news.okezone.com/read/2015/02/03/337/1100584/100-hari-jokowi-cenderung-bagi-bagi-kekuasaanhttps://news.okezone.com/read/2015/02/03/337/1100584/100-hari-jokowi-cenderung-bagi-bagi-kekuasaanSelasa 03 Februari 2015 09:03 WIBBayu Septianto100 hari, Jokowi cenderung bagi-bagi kekuasaan (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2015/02/03/337/1100584/100-hari-jokowi-cenderung-bagi-bagi-kekuasaan-2BntzSlONe.jpg JAKARTA - Memasuki 100 hari jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi diminta untuk mulai bersikap tegas sebagai seorang pemimpin negara. Ketegasan Jokowi ini dipertanyakan setelah dirinya beberapa kali kerap membuat keputusan yang dinilai penuh intervensi dari berbagai pihak. "Jokowi harus mulai tegas, Jokowi harus sudah mulai gunakan hak prerogatifnya tanpa ada intervensi atau kekuatan di luar dirinya," jelas Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto kepada Okezone, Selasa (3/2/2015). Gun Gun menilai Jokowi harus memenuhi komitmen saat kampanye Pilpres lalu dimana ia akan menjalankan pemerintahan dengan koalisi tanpa syarat. Namun, lanjut Gun Gun yang terjadi saat ini Jokowi lebih sering meminta orang atau kelompok yang pernah mendukungnya saat kampanye lalu untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Hal itulah yang menurut Gun Gun sangat disayangkan banyak pihak ketika melakukan evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi. Banyaknya intervensi dan kepentingan kelompok membuat rapor untuk 100 hari pemerintahan Jokowi menjadi tercoreng negatif. "Jokowi sepertinya cenderung bagi-bagi kekuasan sehingga mulai menimbulkan masalah, awalnya kan diharapkan koalisi tanpa syarat, sekarang rasanya kok semua kelompok yang mendukung diakomodir," ujarnya. Apabila hal itu terus berlanjut, Gun Gun khawatir akan terdapat resistensi publik, dimana publik semakin tidak percaya dengan keputusan-keputusan presiden yang dibuatnya. Contoh resistensi itu, lanjut Gun Gun sudah dapat dilihat saat ini dimana Jokowi memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, namun saat bersamaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka bagi Budi Gunawan. "Apa bentuk resistensi publik itu? Contohnya penentangan pencalonan BG (Budi Gunawan), karena orang kan inginnya presiden mencalonkan seseorang yang tidak terkena masalah hukum," pungkasnya. Gun Gun pun berharap pasca 100 hari ini, Jokowi dapat bekerja keras dan lebih cerdas dalam menjalankan pemerintahan. Jokowi pun diharapkan melakukan evaluasi terutama lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga publik dapat kembali menaruh kepercayaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Makanya butuh kerja keras dan cerdas untuk merespon setelah memasuki 100 hari ini caranya harus dengarkan aspirasi masyarakat," tutupnya. JAKARTA - Memasuki 100 hari jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi diminta untuk mulai bersikap tegas sebagai seorang pemimpin negara. Ketegasan Jokowi ini dipertanyakan setelah dirinya beberapa kali kerap membuat keputusan yang dinilai penuh intervensi dari berbagai pihak. "Jokowi harus mulai tegas, Jokowi harus sudah mulai gunakan hak prerogatifnya tanpa ada intervensi atau kekuatan di luar dirinya," jelas Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto kepada Okezone, Selasa (3/2/2015). Gun Gun menilai Jokowi harus memenuhi komitmen saat kampanye Pilpres lalu dimana ia akan menjalankan pemerintahan dengan koalisi tanpa syarat. Namun, lanjut Gun Gun yang terjadi saat ini Jokowi lebih sering meminta orang atau kelompok yang pernah mendukungnya saat kampanye lalu untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Hal itulah yang menurut Gun Gun sangat disayangkan banyak pihak ketika melakukan evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi. Banyaknya intervensi dan kepentingan kelompok membuat rapor untuk 100 hari pemerintahan Jokowi menjadi tercoreng negatif. "Jokowi sepertinya cenderung bagi-bagi kekuasan sehingga mulai menimbulkan masalah, awalnya kan diharapkan koalisi tanpa syarat, sekarang rasanya kok semua kelompok yang mendukung diakomodir," ujarnya. Apabila hal itu terus berlanjut, Gun Gun khawatir akan terdapat resistensi publik, dimana publik semakin tidak percaya dengan keputusan-keputusan presiden yang dibuatnya. Contoh resistensi itu, lanjut Gun Gun sudah dapat dilihat saat ini dimana Jokowi memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, namun saat bersamaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka bagi Budi Gunawan. "Apa bentuk resistensi publik itu? Contohnya penentangan pencalonan BG (Budi Gunawan), karena orang kan inginnya presiden mencalonkan seseorang yang tidak terkena masalah hukum," pungkasnya. Gun Gun pun berharap pasca 100 hari ini, Jokowi dapat bekerja keras dan lebih cerdas dalam menjalankan pemerintahan. Jokowi pun diharapkan melakukan evaluasi terutama lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga publik dapat kembali menaruh kepercayaan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Makanya butuh kerja keras dan cerdas untuk merespon setelah memasuki 100 hari ini caranya harus dengarkan aspirasi masyarakat," tutupnya.