Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI), Chaudry Sitompul mengatakan, eksekusi terpidana mati tak bisa dibatalkan.https://news.okezone.com/read/2015/02/24/337/1109719/eksekusi-terpidana-mati-tak-bisa-dibatalkanidhttps://news.okezone.com/read/2015/02/24/337/1109719/eksekusi-terpidana-mati-tak-bisa-dibatalkanhttps://news.okezone.com/read/2015/02/24/337/1109719/eksekusi-terpidana-mati-tak-bisa-dibatalkanSelasa 24 Februari 2015 09:04 WIBFakhrizal Fakhri eksekusi terpidana mati tak bisa dibatalkan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/02/24/337/1109719/eksekusi-terpidana-mati-tak-bisa-dibatalkan-io0iHWQPfm.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menggambil keputusan terkait pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba yang menuai kecaman dunia internasional. Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI), Chaudry Sitompul mengatakan, Presiden Jokowi saat ini sedang dalam posisi serba salah mengingat telah melakukan hukuman mati terhadap warganegara Brasil dan Belanda. Jika Jokowi membatalkan hukuman mati terhadap WNA lainnya, maka itu akan mencoreng wibawa Indonesia itu sendiri. "Kalau mau menegakkan hukum nasional tidak ada toleransi lagi. Para WNA dan itu harus segera dieksekusi, keputusan ini sudah diambil dan sudah dilakukan jadi tidak bisa dibatalkan lagi. Jika dibatalkan maka reputasi negara ini akan buruk sekali," tutur Chaudry saat berbincang kepada Okezone, di Jakarta, Senin (23/2/2015) malam. Lebih lanjut Chaudry menjelaskan, kebijakan pemerintah RI yang menerapkan hukuman mati terhadap WNA tanpa mendengar saran DPR membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan banyak mendapat cibiran dari para wakil rakyat tersebut. "Meskipun akan mendapat cibiran dari DPR, setidaknya itu jauh lebih baik daripada salah dalam mengambil sikap," imbuhnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/27/18238/113786_medium.jpg"  width="100%" /> Chaudry menuturkan, Presiden Jokowi nampaknya tidak ingin mencontoh cara Presiden SBY dalam menjaga hubungan baik dengan dunia internasional. Sebab, sambung Chaudry, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sadar bahwa negara ini masih membutuhkan negara lain dalam berbagai aspek kepentingan. "Pak SBY tidak melakukan hukuman mati mengingat beliau menjaga dan mempertimbangkan pergaulan di dunia internasional, karena SBY sadar bahwa kondisi negara tidaklah kuat," tandasnya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menggambil keputusan terkait pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba yang menuai kecaman dunia internasional. Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI), Chaudry Sitompul mengatakan, Presiden Jokowi saat ini sedang dalam posisi serba salah mengingat telah melakukan hukuman mati terhadap warganegara Brasil dan Belanda. Jika Jokowi membatalkan hukuman mati terhadap WNA lainnya, maka itu akan mencoreng wibawa Indonesia itu sendiri. "Kalau mau menegakkan hukum nasional tidak ada toleransi lagi. Para WNA dan itu harus segera dieksekusi, keputusan ini sudah diambil dan sudah dilakukan jadi tidak bisa dibatalkan lagi. Jika dibatalkan maka reputasi negara ini akan buruk sekali," tutur Chaudry saat berbincang kepada Okezone, di Jakarta, Senin (23/2/2015) malam. Lebih lanjut Chaudry menjelaskan, kebijakan pemerintah RI yang menerapkan hukuman mati terhadap WNA tanpa mendengar saran DPR membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan banyak mendapat cibiran dari para wakil rakyat tersebut. "Meskipun akan mendapat cibiran dari DPR, setidaknya itu jauh lebih baik daripada salah dalam mengambil sikap," imbuhnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/27/18238/113786_medium.jpg"  width="100%" /> Chaudry menuturkan, Presiden Jokowi nampaknya tidak ingin mencontoh cara Presiden SBY dalam menjaga hubungan baik dengan dunia internasional. Sebab, sambung Chaudry, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sadar bahwa negara ini masih membutuhkan negara lain dalam berbagai aspek kepentingan. "Pak SBY tidak melakukan hukuman mati mengingat beliau menjaga dan mempertimbangkan pergaulan di dunia internasional, karena SBY sadar bahwa kondisi negara tidaklah kuat," tandasnya.