BPK harus audit dana Ahok Center, sebuah yayasan yang didirikan Basuki Tjahaja Purnama sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2012.https://news.okezone.com/read/2015/03/08/337/1115410/bpk-diminta-audit-dana-ahok-centeridhttps://news.okezone.com/read/2015/03/08/337/1115410/bpk-diminta-audit-dana-ahok-centerhttps://news.okezone.com/read/2015/03/08/337/1115410/bpk-diminta-audit-dana-ahok-centerMinggu 08 Maret 2015 15:24 WIBMisbahol MunirGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama/Ahok (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/03/08/337/1115410/bpk-diminta-audit-dana-ahok-center-36lNnyPso9.jpg JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus audit dana Ahok Center, sebuah yayasan yang didirikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2012. Yayasan tersebut mengumpulkan sejumlah dana dari tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan pengembang. “Ada dana triliunan yang dikumpulkan yayasan Ahok Center dan hingga kini tidak ada pertanggungjawaban ke publik,”ujar anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi di Jakarta kemarin. Lebih lanjut Sanusi mengatakan pihak DPRD telah meminta BPK untuk melakukan audit terhadap Yayasan tersebut. Sebab yayasan itu menggunakan pengaruh Ahok sebagai pejabat pemda. “Apakah bisa yayasan Ahok Center mengumpulkan dana jika Ahok tidak menjadi Wagub dan juga saat ini Gubernur?,” tanya anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta ini. Menurut dia, Ahok Center memiliki aktivitas yang besar dan bahkan hampir setara dengan program-program yang dibiayai oleh pemd. Misalnya, pembangunan waduk Pluit ini juga banyak menggunakan dana Ahok Center. Jika sudah yayasan tersebut, Pemda tidak boleh ikut mengawasi. Dia menduga Yayasan Ahok Center telah berhasil mengumpulkan dana triliunan rupiah yang berasal dari para pengusaha dan pengembang yang akan melakukan investasi baik kawasan apartemen, perumahan, dan lainnya di daerah Jakarta. JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus audit dana Ahok Center, sebuah yayasan yang didirikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2012. Yayasan tersebut mengumpulkan sejumlah dana dari tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan pengembang. “Ada dana triliunan yang dikumpulkan yayasan Ahok Center dan hingga kini tidak ada pertanggungjawaban ke publik,”ujar anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi di Jakarta kemarin. Lebih lanjut Sanusi mengatakan pihak DPRD telah meminta BPK untuk melakukan audit terhadap Yayasan tersebut. Sebab yayasan itu menggunakan pengaruh Ahok sebagai pejabat pemda. “Apakah bisa yayasan Ahok Center mengumpulkan dana jika Ahok tidak menjadi Wagub dan juga saat ini Gubernur?,” tanya anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta ini. Menurut dia, Ahok Center memiliki aktivitas yang besar dan bahkan hampir setara dengan program-program yang dibiayai oleh pemd. Misalnya, pembangunan waduk Pluit ini juga banyak menggunakan dana Ahok Center. Jika sudah yayasan tersebut, Pemda tidak boleh ikut mengawasi. Dia menduga Yayasan Ahok Center telah berhasil mengumpulkan dana triliunan rupiah yang berasal dari para pengusaha dan pengembang yang akan melakukan investasi baik kawasan apartemen, perumahan, dan lainnya di daerah Jakarta.