WNI yang hilang dikabarkan berasal dari Jatim dan Pakde Karwo ingin memastikan dengan memerintahkan pencarian data.https://news.okezone.com/read/2015/03/08/340/1115430/soekarwo-perintahkan-pencarian-data-wni-yang-hilangidhttps://news.okezone.com/read/2015/03/08/340/1115430/soekarwo-perintahkan-pencarian-data-wni-yang-hilanghttps://news.okezone.com/read/2015/03/08/340/1115430/soekarwo-perintahkan-pencarian-data-wni-yang-hilangMinggu 08 Maret 2015 17:07 WIBNurul ArifinGubernur Jatim, Soekarwo Perintahkan Dinas Tenaga Kerja untuk Cari Data WNI yang Hilang di Turki (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/03/08/340/1115430/soekarwo-perintahkan-pencarian-data-wni-yang-hilang-t78eZxkT88.jpg SURABAYA - Pemerintah Propinsi Jawa Timur belum menerima laporan resmi terkait 10 warga Jatim yang hilang di Turki. Namun demikian, Gubernur Jatim, Soekarwo, telah memerintahkan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Jatim untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, untuk jemput bola mencari data 10 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Jatim yang hilang itu. "Kami belum menerima laporan resmi dari instansi terkait, hanya mendapatkan kabar dari media massa. Namun dalam kasus ini, kami jemput bola dengan berkoordinasi," kata Pakde Karwo, Minggu (8/3/2015). Pakde Karwo menjelaskan, berdasarkan pengumuman dari Kementrian Luar Negeri, 10 WNI yang dinyatakan hilang itu adalah warga Surabaya dan merupakan bagian dari masyarakat Jatim. Sehingga semua instansi juga harus turut terlibat, tidak hanya Pemerintah Propinsi Jatim saja. Ada juga Polda Jatim, imigrasi bahkab pemerintah kota Surabaya karena kabar tersebut menyebut bahwa 10 WNI itu adalah warga Surabaya. Kata Pakde Karwo, selain Polda Jatim, Pemerintah Kota Surabaya juga sudah turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data pendukung terkait hilangnya 10 WNI tersebut. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMy8wNy8yMi81OTgwNC80MDk4NjE4NjIzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> "Kami akan support data yang dibutuhkan oleh Kementrian Luar Negeri, karenanya Dinas Tranmigrasi dan Kependudukan akan mengumpulkan semua data pendukung," ujarnya. Data ini memang perlu sehingga diketahui apakah mereka benar-benar warga Jatim atau tidak. Termasuk dilakukan penelitian dokumen. Ketika disinggung terkait dengan jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Pakde Karwo meminta kepada masyarakat untuk menunggu hasik penyidikan dari pihak-pihak terkait yakni kepolisian dan Kementrian Luar Negeri. "Segala kemungkinan bisa terjadi. Namun, sebaiknya menunggu hasil penyidikan dari kepolisian dan Kementerian Luar Negeri," pungkasnya. SURABAYA - Pemerintah Propinsi Jawa Timur belum menerima laporan resmi terkait 10 warga Jatim yang hilang di Turki. Namun demikian, Gubernur Jatim, Soekarwo, telah memerintahkan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Jatim untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, untuk jemput bola mencari data 10 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Jatim yang hilang itu. "Kami belum menerima laporan resmi dari instansi terkait, hanya mendapatkan kabar dari media massa. Namun dalam kasus ini, kami jemput bola dengan berkoordinasi," kata Pakde Karwo, Minggu (8/3/2015). Pakde Karwo menjelaskan, berdasarkan pengumuman dari Kementrian Luar Negeri, 10 WNI yang dinyatakan hilang itu adalah warga Surabaya dan merupakan bagian dari masyarakat Jatim. Sehingga semua instansi juga harus turut terlibat, tidak hanya Pemerintah Propinsi Jatim saja. Ada juga Polda Jatim, imigrasi bahkab pemerintah kota Surabaya karena kabar tersebut menyebut bahwa 10 WNI itu adalah warga Surabaya. Kata Pakde Karwo, selain Polda Jatim, Pemerintah Kota Surabaya juga sudah turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data pendukung terkait hilangnya 10 WNI tersebut. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMy8wNy8yMi81OTgwNC80MDk4NjE4NjIzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> "Kami akan support data yang dibutuhkan oleh Kementrian Luar Negeri, karenanya Dinas Tranmigrasi dan Kependudukan akan mengumpulkan semua data pendukung," ujarnya. Data ini memang perlu sehingga diketahui apakah mereka benar-benar warga Jatim atau tidak. Termasuk dilakukan penelitian dokumen. Ketika disinggung terkait dengan jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Pakde Karwo meminta kepada masyarakat untuk menunggu hasik penyidikan dari pihak-pihak terkait yakni kepolisian dan Kementrian Luar Negeri. "Segala kemungkinan bisa terjadi. Namun, sebaiknya menunggu hasil penyidikan dari kepolisian dan Kementerian Luar Negeri," pungkasnya.