Kuasa hukum Imparsial, Muhammad Isnur mengatakan, pemerintah Jokowi harus mampu mengungkap kasus pembunuhan Munir.https://news.okezone.com/read/2015/03/26/337/1124423/jokowi-ditagih-ungkap-pembunuh-muniridhttps://news.okezone.com/read/2015/03/26/337/1124423/jokowi-ditagih-ungkap-pembunuh-munirhttps://news.okezone.com/read/2015/03/26/337/1124423/jokowi-ditagih-ungkap-pembunuh-munirKamis 26 Maret 2015 03:38 WIBAjid HendartoJokowi ditagih ungkap pembunuh Munir (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/03/26/337/1124423/jokowi-ditagih-ungkap-pembunuh-munir-3UkAiA2bq0.jpg JAKARTA - Kuasa hukum Imparsial, Muhammad Isnur mengatakan, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mampu mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Jika tidak, maka kinerja pemerintahan Jokowi-JK akan dianggap gagal dalam menegakkan HAM dan keadilan. "Jika ini enggak berhasil, ini akan menjadi pertanyaan besar dunia. Kok Indonesia enggak sanggup ungkap pembunuhan Munir. Padahal, saksi sudah ada. Pembunuh lapangannya pun sudah ada, dan ini akan jadi catatan Jokowi di akhir pemerintahannya bahwa Jokowi gagal ungkap kasus ini," kata dia, Rabu (25/3/2015). Menurutnya, kasus pembunuhan Munir akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah dan harus dituntaskan pemerintah saat ini. "Ini pertaruhan Jokowi juga, kalau dia enggak sanggup ungkap (kasus) ini, apa bedanya dengan SBY. Berarti Jokowi juga mempermalukan dirinya sendiri di hadapan masyarakat," cetusnya. Tepat 7 September 2004 silam, aktivis HAM, Munir Said Thalib mengembuskan nafas terakhirnya setelah terkonsumsi racun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi masternya di bidang hukum. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/08/16220/101507_medium.jpg"  width="100%" /> Pemerintah Belanda, ketika itu langsung melakukan autopsi atas jenazah almarhum yang selama ini juga dikenal sebagai pembela kaum buruh, dan pemerhati hak buruh migran Indonesia. Usai autopsi, pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. JAKARTA - Kuasa hukum Imparsial, Muhammad Isnur mengatakan, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mampu mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Jika tidak, maka kinerja pemerintahan Jokowi-JK akan dianggap gagal dalam menegakkan HAM dan keadilan. "Jika ini enggak berhasil, ini akan menjadi pertanyaan besar dunia. Kok Indonesia enggak sanggup ungkap pembunuhan Munir. Padahal, saksi sudah ada. Pembunuh lapangannya pun sudah ada, dan ini akan jadi catatan Jokowi di akhir pemerintahannya bahwa Jokowi gagal ungkap kasus ini," kata dia, Rabu (25/3/2015). Menurutnya, kasus pembunuhan Munir akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah dan harus dituntaskan pemerintah saat ini. "Ini pertaruhan Jokowi juga, kalau dia enggak sanggup ungkap (kasus) ini, apa bedanya dengan SBY. Berarti Jokowi juga mempermalukan dirinya sendiri di hadapan masyarakat," cetusnya. Tepat 7 September 2004 silam, aktivis HAM, Munir Said Thalib mengembuskan nafas terakhirnya setelah terkonsumsi racun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi masternya di bidang hukum. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/08/16220/101507_medium.jpg"  width="100%" /> Pemerintah Belanda, ketika itu langsung melakukan autopsi atas jenazah almarhum yang selama ini juga dikenal sebagai pembela kaum buruh, dan pemerhati hak buruh migran Indonesia. Usai autopsi, pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.