Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menaati perundang-undangan.https://news.okezone.com/read/2015/03/31/338/1126910/dprd-dki-kemendagri-dan-ahok-tak-taat-aturanidhttps://news.okezone.com/read/2015/03/31/338/1126910/dprd-dki-kemendagri-dan-ahok-tak-taat-aturanhttps://news.okezone.com/read/2015/03/31/338/1126910/dprd-dki-kemendagri-dan-ahok-tak-taat-aturanSelasa 31 Maret 2015 11:39 WIBFakhrizal Fakhri Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/03/31/338/1126910/dprd-dki-kemendagri-dan-ahok-tak-taat-aturan-DVCqGX4CAH.jpg JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2015 yang diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan kesalahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak menaati perundang-undangan. "Itu salahnya di Ahok, karena dia yang menyerahkan (R-APBD) tanpa melalui pembahasan," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (31/3/2015).  <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/08/12/15840/99276_medium.jpg"  width="100%" /> Ia mengatakan, kesalahan yang sama juga dilakukan oleh Kemendagri. Hal itu dikarenakan seharusnya kementerian yang dinakhodai Tjahjo Kumolo tersebut hanya berpedoman pada aturan perundang-undangan yang menyatakan APBD DKI yang diserahkan eksekutif harus terlebih dievaluasi oleh para wakil rakyat Kebon Sirih. "Kemendagri hanya berpedoman pada perundang-undangan bahwa R-APBD yang diserahkan eksekutif akan dievaluasi (legeslatif). Kita kan enggak bisa menyerahkan R-APBD ke Kemendagri," tuturnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembahasan R-APBD DKI 2015 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Saat ini, R-APBD DKI Jakarta 2015 sudah ada di Kemendagri. Rancangan itu sedang dicek dan diteliti secara menyeluruh oleh Kemendagri," kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, pagi ini. JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2015 yang diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan kesalahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak menaati perundang-undangan. "Itu salahnya di Ahok, karena dia yang menyerahkan (R-APBD) tanpa melalui pembahasan," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (31/3/2015).  <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/08/12/15840/99276_medium.jpg"  width="100%" /> Ia mengatakan, kesalahan yang sama juga dilakukan oleh Kemendagri. Hal itu dikarenakan seharusnya kementerian yang dinakhodai Tjahjo Kumolo tersebut hanya berpedoman pada aturan perundang-undangan yang menyatakan APBD DKI yang diserahkan eksekutif harus terlebih dievaluasi oleh para wakil rakyat Kebon Sirih. "Kemendagri hanya berpedoman pada perundang-undangan bahwa R-APBD yang diserahkan eksekutif akan dievaluasi (legeslatif). Kita kan enggak bisa menyerahkan R-APBD ke Kemendagri," tuturnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembahasan R-APBD DKI 2015 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Saat ini, R-APBD DKI Jakarta 2015 sudah ada di Kemendagri. Rancangan itu sedang dicek dan diteliti secara menyeluruh oleh Kemendagri," kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, pagi ini.