Majelis Hakim PTUN memberi lampu hijau buat penundaan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.https://news.okezone.com/read/2015/04/01/337/1127804/ptun-tunda-kepengurusan-golkar-versi-agung-laksonoidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/01/337/1127804/ptun-tunda-kepengurusan-golkar-versi-agung-laksonohttps://news.okezone.com/read/2015/04/01/337/1127804/ptun-tunda-kepengurusan-golkar-versi-agung-laksonoRabu 01 April 2015 19:14 WIBAjid HendartoGolkar kubu Ical di PTUN (Foto: Ajid Hendarto/Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/04/01/337/1127804/ptun-tunda-kepengurusan-golkar-versi-agung-laksono-EfX9bWOAAC.jpg JAKARTA - Pihak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN), mengabulkan surat permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sebelumnya, mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Munas Ancol versi Agung Laksono. Dengan begitu, kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan Majelis Hakim bahwa, kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono masih belum boleh berjalan. "Dengan putusan penundaan ini semua kegiatan yang dilakukan atas surat keputusan tersebut Surat Keputusan (SK) Menkumham tidak boleh dilakukan." ujar Yusril setelah persidangan di PTUN, Jalan Sentra Premier, Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu (1/4/2015). Yusril menambahkan, adanya putusan majelis hakim akan menunda segala kegiatan kepengurusan DPP Partai Golkar munas Ancol, yang berdasarkan pada SK Menkumham. Sehingga, kepengurusan Partai Golkar kembali kepada kepengurusan Partai Golkar versi munas Pekanbaru, Riau. "Dengan keputusan ini kepengurusan Partai Golkar dikembalikan kepada kepengurusan Partai Golkar munas Riau yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Dengan putusan penundaan ini tidak ada kevakuman dalam kepengurusan partai Golkar. Karena selama ini Menkumham telah mengakui DPP Golkar yang sah hasil Munas Riau tahun 2009," tandasnya. JAKARTA - Pihak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN), mengabulkan surat permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sebelumnya, mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Munas Ancol versi Agung Laksono. Dengan begitu, kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan Majelis Hakim bahwa, kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono masih belum boleh berjalan. "Dengan putusan penundaan ini semua kegiatan yang dilakukan atas surat keputusan tersebut Surat Keputusan (SK) Menkumham tidak boleh dilakukan." ujar Yusril setelah persidangan di PTUN, Jalan Sentra Premier, Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu (1/4/2015). Yusril menambahkan, adanya putusan majelis hakim akan menunda segala kegiatan kepengurusan DPP Partai Golkar munas Ancol, yang berdasarkan pada SK Menkumham. Sehingga, kepengurusan Partai Golkar kembali kepada kepengurusan Partai Golkar versi munas Pekanbaru, Riau. "Dengan keputusan ini kepengurusan Partai Golkar dikembalikan kepada kepengurusan Partai Golkar munas Riau yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Dengan putusan penundaan ini tidak ada kevakuman dalam kepengurusan partai Golkar. Karena selama ini Menkumham telah mengakui DPP Golkar yang sah hasil Munas Riau tahun 2009," tandasnya.