Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mendesak Presiden Jokowi sefera copot Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.https://news.okezone.com/read/2015/04/02/337/1128101/fadli-zon-copot-yasonna-laolyidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/02/337/1128101/fadli-zon-copot-yasonna-laolyhttps://news.okezone.com/read/2015/04/02/337/1128101/fadli-zon-copot-yasonna-laolyKamis 02 April 2015 12:42 WIBQur'anul HidayatFadli Zon desak Jokowi copot Yasonna Laoly (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/04/02/337/1128101/fadli-zon-copot-yasonna-laoly-8pKWQ0cEak.jpg JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kembali menyoroti keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang telah memicu kekisruhan internal di dua parpol, yakni Partai Persatuan pembangunan (PPP) dengan Partai Golkar. "Ini yang patut menjadi pemebelajaran, adalah dua SK Menkumham terhadap partai politik bermasalah. Ini menunjukkan bahwa Menkumham yang belum punya kapasitas dan kapabilitas," tukasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Untuk itulah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi jabatan Yasonna di Kabinet Kerja. Terlebih, pertikaian internal parpol telah memicu ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia. "Bukan hanya memalukan, tapi membuat masalah bagi partai politik dan membuat masalah bagi demokrasi di Indonesia karena Menkumham ini membuat keputusan saja salah, apalagi membuat yang lain-lain. Itulah, segera buat evaluasi dan copot Menkumham Laoly ini," cecar Fadli. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/03/10/18835/117585_medium.jpg"  width="100%" /> Seperti diketahui, banyak pihak menuding bahwa Yasonna telah bersikap interventif terhadap PPP dan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari keputusannya yang mengesahkan dua kepengurusan, yakni Partai Golkar hasil Munas Ancol dan Muktamar PPP Surabaya. JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kembali menyoroti keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang telah memicu kekisruhan internal di dua parpol, yakni Partai Persatuan pembangunan (PPP) dengan Partai Golkar. "Ini yang patut menjadi pemebelajaran, adalah dua SK Menkumham terhadap partai politik bermasalah. Ini menunjukkan bahwa Menkumham yang belum punya kapasitas dan kapabilitas," tukasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Untuk itulah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi jabatan Yasonna di Kabinet Kerja. Terlebih, pertikaian internal parpol telah memicu ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia. "Bukan hanya memalukan, tapi membuat masalah bagi partai politik dan membuat masalah bagi demokrasi di Indonesia karena Menkumham ini membuat keputusan saja salah, apalagi membuat yang lain-lain. Itulah, segera buat evaluasi dan copot Menkumham Laoly ini," cecar Fadli. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/03/10/18835/117585_medium.jpg"  width="100%" /> Seperti diketahui, banyak pihak menuding bahwa Yasonna telah bersikap interventif terhadap PPP dan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari keputusannya yang mengesahkan dua kepengurusan, yakni Partai Golkar hasil Munas Ancol dan Muktamar PPP Surabaya.