Lima tahun gerakan Permesta berakhir hari ini, 54 tahun silam di Malenos, Minahasa, Sulawesi Utara.https://news.okezone.com/read/2015/04/04/337/1128881/permesta-kembali-ke-pangkuan-ibu-pertiwiidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/04/337/1128881/permesta-kembali-ke-pangkuan-ibu-pertiwihttps://news.okezone.com/read/2015/04/04/337/1128881/permesta-kembali-ke-pangkuan-ibu-pertiwiSabtu 04 April 2015 06:26 WIBRandy WirayudhaDeklarasi Permesta oleh Letkol Ventje Sumual pada 2 Maret 1957 (Foto: Wikipedia)https://img.okezone.com/content/2015/04/03/337/1128881/permesta-kembali-ke-pangkuan-ibu-pertiwi-65IraXiYHT.jpg TIDAK semua perpecahan berujung pada hal negatif buat jalannya sejarah bangsa Indonesia. Contohnya pada kasus “Permesta” (Perjuangan Semesta), di mana gerakan militer yang sempat ikut mengganggu keamanan serta kesatuan Republik Indonesia itu pecah sampai akhirnya insyaf. Insyaf kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tepat hari ini, 4 April 54 tahun silam (1961) di Malenos, Minahasa, Sulawesi Utara. Pada momen itu, Permesta yang diwakili Letkol D.J. Somba dan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, menandatangani pernyataan dan naskah penyelesaian masalah Permesta, di mana pihak pemerintah diwakili Pangdam XIII Merdeka, Kolonel Sunandar Priyosudarmo. Permesta itu sendiri secara singkat, tidak bisa dibilang serta-merta merupakan gerakan separatis. Pasalnya, mereka mendirikan Permesta pada 2 Maret 1957, bukan untuk memisahkan diri dari RI, melainkan hanya membentuk kabinet tandingan. Permesta lahir dari klimaks kegelisahan militer dan rakyat Sulawesi Tengah dan Utara, terkait kesejahteraan tentara dan juga pembangunan yang dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Mereka angkat senjata bukan terhadap RI, melainkan terhadap Kabinet (Perdana Menteri) Ir. Djuanda. Permesta juga akhirnya digandeng PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera karena kesamaan cita-cita. Merespons lahirnya Permesta, Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen Abdoel Haris Nasution menggelar operasi Saptamarga I, untuk merebut beberapa wilayah yang sebelumnya sudah diduduki pasukan APREV (Angkatan Perang Revolusi) Permesta, seperti di Makassar, Palu dan Donggala. Sementara itu pada 1960-an, Permesta yang mulai terjepit oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia – sekarang TNI AU), juga mulai melemah lantaran perpecahan. Perpecahan itu dipicu berdirinya RPI – Republik Persatuan Indonesia pada 8 Februari 1960. RPI bertujuan untuk menyatukan PRRI/Permesta dengan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pimpinan Kahar Mudzakar. Di fase inilah timbuh ketidaksetujuan dari D.J. Somba dan Kawilarang. Pun begitu, tokoh militer Permesta lainnya, Letkol Ventje Sumual, justru mendukung berdirinya RPI. Faktor lain yang memecah Permesta adalah pembunuhan Wakil Perdana Menteri, Joop Warouw. Efeknya, timbullah dua golongan, kubu selatan di bawah Sumual dan utara di bawah Somba dan Kawilarang. Terjadi beberapa pertemuan antara Somba dengan Gubernur Sulawesi Utara yang pertama, Frits Johanes Tumbelaka pada medio Maret 1960, sebelum akhirnya terjadi penandatanganan damai, 4 April 1941. Sementara itu, Sumual dan RPI terus merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sampai akhirnya Sumual yang pernah ikut dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta, menyerahkan diri pada Oktober 1961. Semua pengikut Permesta tanpa kecuali, diberi amnesti dan abolisi oleh pemerintah, melalui Keppres 322/1961. Dengan begitu, berakhirlah gerakan militer yang tentunya juga memakan banyak korban. TIDAK semua perpecahan berujung pada hal negatif buat jalannya sejarah bangsa Indonesia. Contohnya pada kasus “Permesta” (Perjuangan Semesta), di mana gerakan militer yang sempat ikut mengganggu keamanan serta kesatuan Republik Indonesia itu pecah sampai akhirnya insyaf. Insyaf kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tepat hari ini, 4 April 54 tahun silam (1961) di Malenos, Minahasa, Sulawesi Utara. Pada momen itu, Permesta yang diwakili Letkol D.J. Somba dan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, menandatangani pernyataan dan naskah penyelesaian masalah Permesta, di mana pihak pemerintah diwakili Pangdam XIII Merdeka, Kolonel Sunandar Priyosudarmo. Permesta itu sendiri secara singkat, tidak bisa dibilang serta-merta merupakan gerakan separatis. Pasalnya, mereka mendirikan Permesta pada 2 Maret 1957, bukan untuk memisahkan diri dari RI, melainkan hanya membentuk kabinet tandingan. Permesta lahir dari klimaks kegelisahan militer dan rakyat Sulawesi Tengah dan Utara, terkait kesejahteraan tentara dan juga pembangunan yang dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Mereka angkat senjata bukan terhadap RI, melainkan terhadap Kabinet (Perdana Menteri) Ir. Djuanda. Permesta juga akhirnya digandeng PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera karena kesamaan cita-cita. Merespons lahirnya Permesta, Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen Abdoel Haris Nasution menggelar operasi Saptamarga I, untuk merebut beberapa wilayah yang sebelumnya sudah diduduki pasukan APREV (Angkatan Perang Revolusi) Permesta, seperti di Makassar, Palu dan Donggala. Sementara itu pada 1960-an, Permesta yang mulai terjepit oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia – sekarang TNI AU), juga mulai melemah lantaran perpecahan. Perpecahan itu dipicu berdirinya RPI – Republik Persatuan Indonesia pada 8 Februari 1960. RPI bertujuan untuk menyatukan PRRI/Permesta dengan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pimpinan Kahar Mudzakar. Di fase inilah timbuh ketidaksetujuan dari D.J. Somba dan Kawilarang. Pun begitu, tokoh militer Permesta lainnya, Letkol Ventje Sumual, justru mendukung berdirinya RPI. Faktor lain yang memecah Permesta adalah pembunuhan Wakil Perdana Menteri, Joop Warouw. Efeknya, timbullah dua golongan, kubu selatan di bawah Sumual dan utara di bawah Somba dan Kawilarang. Terjadi beberapa pertemuan antara Somba dengan Gubernur Sulawesi Utara yang pertama, Frits Johanes Tumbelaka pada medio Maret 1960, sebelum akhirnya terjadi penandatanganan damai, 4 April 1941. Sementara itu, Sumual dan RPI terus merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sampai akhirnya Sumual yang pernah ikut dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta, menyerahkan diri pada Oktober 1961. Semua pengikut Permesta tanpa kecuali, diberi amnesti dan abolisi oleh pemerintah, melalui Keppres 322/1961. Dengan begitu, berakhirlah gerakan militer yang tentunya juga memakan banyak korban.