Ahok enggan minta maaf, menurutnya yang seharusnya minta maaf adalah pihak-pihak yang memasukan anggaran siluman ke APBD DKI.https://news.okezone.com/read/2015/04/08/338/1130743/ahok-enggan-minta-maafidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/08/338/1130743/ahok-enggan-minta-maafhttps://news.okezone.com/read/2015/04/08/338/1130743/ahok-enggan-minta-maafRabu 08 April 2015 10:03 WIBAngkasa YudhistiraGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/04/08/338/1130743/ahok-enggan-minta-maaf-mhIFhzWcVC.jpg JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, akhir dari hak menyatakan pendapat (HMP) bukanlah permintaan. Oleh karenanya, Ahok tidak akan meminta maaf dalam kesempatan itu. "Enggak ada hak menyatakan minta maaf. Jadi sekarang itu yang ada setelah kamu putuskan di angket paripurna, solusi cuma ada satu, Anda terusin HMP atau tidak sama sekali. Makanya saya sarankan DPRD, Anda malu enggak usah suruh saya minta maaf, teruskan saja hak menyatakan pendapat," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/4/2015). Kata Ahok, HMP yang dikeluarkan DPRD itu akan diserahkan ke Mahkamah Agung. "Kalau memang dibuktikan, tahu-tahu MA juga tidak tahu bagaimana pikirannya nyatakan saya salah, dipecat ya sudah. Pecatnya kan 2016," kata Ahok. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/02/27/18703/116767_medium.jpg"  width="100%" /> Seharusnya, lanjut Ahok, yang meminta maaf adalah pihak-pihak yang memasukan anggaran siluman dalam APBD DKI. Sementara terkait pernyataanya yang kasar, Ahok menilai hal itu biasa. "Ngapain minta maaf. Yang harus minta maaf itu yang crop-crop duit masukin Rp40 triliun, yang beli USB fungsi UPS itu harus minta maaf sama warga DKI. Kalau gue ngomong kasar ‎kan, aku kan kira bahasa toilet itu biasa saja kan ama orang-orang kayak kita, di kampung saya biasa itu kalau orang kurang ajar, ya bahasa toiletnya begitu. Aku juga sudah minta maaf bahasa toilet. Iya kan," bebernya. Jika memang dirinya dipaksa untuk meminta maaf atas perlakuannya, mantan Bupati Belitung Timur itu pun meminta hal yang sama pada mitra kerjanya terkait pengajuan anggaran pokok pikiran sebesar Rp12,1 triliun pada APBD 2015. "Ya aku menolak untuk minta maaf lah. Salah dimana? Mereka juga harus minta maaf dong ngajuin Rp12,1 triliun. Nanti kalau sudah DPRD benar polisi tangkap, baru minta maaf deh lu," ujarnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMi8yNy8yMi81OTU3Ny80MDgzMTQ5MDIzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, akhir dari hak menyatakan pendapat (HMP) bukanlah permintaan. Oleh karenanya, Ahok tidak akan meminta maaf dalam kesempatan itu. "Enggak ada hak menyatakan minta maaf. Jadi sekarang itu yang ada setelah kamu putuskan di angket paripurna, solusi cuma ada satu, Anda terusin HMP atau tidak sama sekali. Makanya saya sarankan DPRD, Anda malu enggak usah suruh saya minta maaf, teruskan saja hak menyatakan pendapat," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/4/2015). Kata Ahok, HMP yang dikeluarkan DPRD itu akan diserahkan ke Mahkamah Agung. "Kalau memang dibuktikan, tahu-tahu MA juga tidak tahu bagaimana pikirannya nyatakan saya salah, dipecat ya sudah. Pecatnya kan 2016," kata Ahok. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/02/27/18703/116767_medium.jpg"  width="100%" /> Seharusnya, lanjut Ahok, yang meminta maaf adalah pihak-pihak yang memasukan anggaran siluman dalam APBD DKI. Sementara terkait pernyataanya yang kasar, Ahok menilai hal itu biasa. "Ngapain minta maaf. Yang harus minta maaf itu yang crop-crop duit masukin Rp40 triliun, yang beli USB fungsi UPS itu harus minta maaf sama warga DKI. Kalau gue ngomong kasar ‎kan, aku kan kira bahasa toilet itu biasa saja kan ama orang-orang kayak kita, di kampung saya biasa itu kalau orang kurang ajar, ya bahasa toiletnya begitu. Aku juga sudah minta maaf bahasa toilet. Iya kan," bebernya. Jika memang dirinya dipaksa untuk meminta maaf atas perlakuannya, mantan Bupati Belitung Timur itu pun meminta hal yang sama pada mitra kerjanya terkait pengajuan anggaran pokok pikiran sebesar Rp12,1 triliun pada APBD 2015. "Ya aku menolak untuk minta maaf lah. Salah dimana? Mereka juga harus minta maaf dong ngajuin Rp12,1 triliun. Nanti kalau sudah DPRD benar polisi tangkap, baru minta maaf deh lu," ujarnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMi8yNy8yMi81OTU3Ny80MDgzMTQ5MDIzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>