Megawati dinilai bukan sebagai aktor yang "menyetir" Presiden Joko Widodo.https://news.okezone.com/read/2015/04/18/337/1136115/pengamat-nilai-megawati-dijadikan-kambing-hitamidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/18/337/1136115/pengamat-nilai-megawati-dijadikan-kambing-hitamhttps://news.okezone.com/read/2015/04/18/337/1136115/pengamat-nilai-megawati-dijadikan-kambing-hitamSabtu 18 April 2015 01:17 WIBArief Setyadi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/04/17/337/1136115/pengamat-nilai-megawati-dijadikan-kambing-hitam-pPgMZWBjDF.jpg JAKARTA – Pengamat politik, Igor Dirgantara menilai Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih untuk “menyetir” Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang selama ini disebut-sebut sebagai aktor yang menjadikan Presiden Jokowi sebagai “boneka”. Igor menjelaskan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, seperti penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 mengenai tunjangan uang muka mobil pejabat negara yang kemudian dicabut kembali bukan atas dorongan Megawati. "Otoritas LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) bisa melebihi kekuasaan wakil presiden dan para menteri koordinator. Posisi kepala staf kepresidenan bisa memegang "the power behind the throne"," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/4/2015). Bukan hanya itu, sambung Direktur Survei & Polling Indonesia (SPIN) itu, mengenai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang kantor staf kepresidenan yang menimbulkan polemik juga bukan keinginan Megawati. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/10/18009/112286_medium.jpg"  width="100%" /> Termasuk urusan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang seharusnya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjadi steering committee, justru ada di bawah kendali Luhut melalui Keppres No 3 Tahun 2015. "Ibu Menlu Retno Marsudi yang seharusnya jadi ketua panitia nasional KAA, cuma diberi porsi sebagai Ketua Bidang Substansi," terangnya. Fakta-faktar tersebut, lanjut Igor, cukup menjelaskan kalau Luhut merupakan pihak yang memegang kendali di Istana. Terlebih dengan kewenangan penuh yang dipegangnya menyangkut pengawasan dan evaluasi rutin program kementerian Kabinet Kerja Presiden Jokowi, hingga komunikasi politik. Igor pun merasa heran dengan opini yang terbentuk saat ini seolah Megawati merupakan pihak yang mengintervensi Presiden Jokowi. Padahal, seharusnya publik bisa melihat fakta yang sebetulnya terjadi antara Megawati dan Presiden Jokowi. Igor mengaku prihatin dengan opini yang kerap menyerang Megawati dan dijadikan "kambing hitam". Sehingga tak heran kalau putri Bung Karno itu menyinggung adanya "penumpang gelap" saat pelaksanaan Kongres IV PDIP di Bali dan meminta kadernya untuk waspada. "Banyak opini diarahkan untuk mem-bully Megawati, seolah-olah Ketum PDIP ini dalang yang ingin mengatur Presiden Jokowi layaknya wayang atau boneka," pungkasnya.  <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wNC8wOS8yMi82MDc2MC80MTYyMjU0MTAxMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA – Pengamat politik, Igor Dirgantara menilai Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih untuk “menyetir” Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang selama ini disebut-sebut sebagai aktor yang menjadikan Presiden Jokowi sebagai “boneka”. Igor menjelaskan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, seperti penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 mengenai tunjangan uang muka mobil pejabat negara yang kemudian dicabut kembali bukan atas dorongan Megawati. "Otoritas LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) bisa melebihi kekuasaan wakil presiden dan para menteri koordinator. Posisi kepala staf kepresidenan bisa memegang "the power behind the throne"," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/4/2015). Bukan hanya itu, sambung Direktur Survei & Polling Indonesia (SPIN) itu, mengenai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang kantor staf kepresidenan yang menimbulkan polemik juga bukan keinginan Megawati. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/10/18009/112286_medium.jpg"  width="100%" /> Termasuk urusan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang seharusnya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjadi steering committee, justru ada di bawah kendali Luhut melalui Keppres No 3 Tahun 2015. "Ibu Menlu Retno Marsudi yang seharusnya jadi ketua panitia nasional KAA, cuma diberi porsi sebagai Ketua Bidang Substansi," terangnya. Fakta-faktar tersebut, lanjut Igor, cukup menjelaskan kalau Luhut merupakan pihak yang memegang kendali di Istana. Terlebih dengan kewenangan penuh yang dipegangnya menyangkut pengawasan dan evaluasi rutin program kementerian Kabinet Kerja Presiden Jokowi, hingga komunikasi politik. Igor pun merasa heran dengan opini yang terbentuk saat ini seolah Megawati merupakan pihak yang mengintervensi Presiden Jokowi. Padahal, seharusnya publik bisa melihat fakta yang sebetulnya terjadi antara Megawati dan Presiden Jokowi. Igor mengaku prihatin dengan opini yang kerap menyerang Megawati dan dijadikan "kambing hitam". Sehingga tak heran kalau putri Bung Karno itu menyinggung adanya "penumpang gelap" saat pelaksanaan Kongres IV PDIP di Bali dan meminta kadernya untuk waspada. "Banyak opini diarahkan untuk mem-bully Megawati, seolah-olah Ketum PDIP ini dalang yang ingin mengatur Presiden Jokowi layaknya wayang atau boneka," pungkasnya.  <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wNC8wOS8yMi82MDc2MC80MTYyMjU0MTAxMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>