Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh menterinya diminta untuk menjadi petugas rakyat, bukan petugas partai.https://news.okezone.com/read/2015/04/19/337/1136783/jokowi-harus-jadi-petugas-rakyat-bukan-loyal-ke-megaidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/19/337/1136783/jokowi-harus-jadi-petugas-rakyat-bukan-loyal-ke-megahttps://news.okezone.com/read/2015/04/19/337/1136783/jokowi-harus-jadi-petugas-rakyat-bukan-loyal-ke-megaMinggu 19 April 2015 21:41 WIBAngkasa YudhistiraJokowi Harus Jadi Petugas Rakyat, Bukan Loyal ke Megahttps://img.okezone.com/content/2015/04/19/337/1136783/jokowi-harus-jadi-petugas-rakyat-bukan-loyal-ke-mega-74UbuQoQ6D.jpgJAKARTA - Lembaga survei Poltracking merilis tingkat kepuasan publik yang masih rendah terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untuk memperbaiki tingkat kepuasan publik tersebut, Jokowi dan seluruh menterinya diminta untuk menjadi petugas rakyat, bukan petugas partai. "Jadilah petugas rakyat, yang loyal terhadap rakyat. Bukan loyal kepada ketua umum partainya," kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4/2015). Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 48,5 persen responden menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen responden yang menyatakan puas. Menurutnya, loyalitas terhadap partai yang lebih tinggi daripada ke rakyat, menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi. "Kalau publik menyadari pemerintah lebih berpihak ke partai politik, maka otomatis publik akan tidak puas," kata Hanta. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/22/18182/113420_medium.jpg"  width="100%" /> Dalam sistem politik di Indonesia, lanjutnya, memang sulit melepaskan Presiden dari pengaruh partai yang mengusungnya. Apalagi, Jokowi bukan ketua umum atau politikus yang mempunyai jabatan penting di PDI Perjuangan. Karena itu, partai juga seharusnya mengerti untuk tidak terlalu menekan pemerintahan. "Harusnya saat sudah terpilih, partai mewakafkan Presiden untuk mengabdi ke rakyat," tegasnya. JAKARTA - Lembaga survei Poltracking merilis tingkat kepuasan publik yang masih rendah terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untuk memperbaiki tingkat kepuasan publik tersebut, Jokowi dan seluruh menterinya diminta untuk menjadi petugas rakyat, bukan petugas partai. "Jadilah petugas rakyat, yang loyal terhadap rakyat. Bukan loyal kepada ketua umum partainya," kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4/2015). Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 48,5 persen responden menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen responden yang menyatakan puas. Menurutnya, loyalitas terhadap partai yang lebih tinggi daripada ke rakyat, menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi. "Kalau publik menyadari pemerintah lebih berpihak ke partai politik, maka otomatis publik akan tidak puas," kata Hanta. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/22/18182/113420_medium.jpg"  width="100%" /> Dalam sistem politik di Indonesia, lanjutnya, memang sulit melepaskan Presiden dari pengaruh partai yang mengusungnya. Apalagi, Jokowi bukan ketua umum atau politikus yang mempunyai jabatan penting di PDI Perjuangan. Karena itu, partai juga seharusnya mengerti untuk tidak terlalu menekan pemerintahan. "Harusnya saat sudah terpilih, partai mewakafkan Presiden untuk mengabdi ke rakyat," tegasnya.