Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menegaskan bahwa pihaknya tak mau ikut campur dengan reshuffle kebinet Jokowi-JK.https://news.okezone.com/read/2015/04/20/337/1137190/pdip-tak-mau-ikut-campur-soal-reshuffleidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/20/337/1137190/pdip-tak-mau-ikut-campur-soal-reshufflehttps://news.okezone.com/read/2015/04/20/337/1137190/pdip-tak-mau-ikut-campur-soal-reshuffleSenin 20 April 2015 17:20 WIBQur'anul HidayatPresiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2015/04/20/337/1137190/pdip-tak-mau-ikut-campur-soal-reshuffle-fb48oIfALl.jpg JAKARTA - Hasil survei Poltracking menunjukkan bahwa sebagaian besar masyarakat ingin agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle para menterinya di Kabinet Kerja yang berkinerja buruk. Terhadap hasil survei itu, Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menegaskan bahwa pihaknya tak mau ikut campur dengan perombakan tersebut. Pasalnya, reshuffle merupakan hak prerogratif yang dimiliki oleh seorang Presiden. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/12/17/17663/110052_medium.jpg"  width="100%" /> "Tiga kali rapat DPP tidak bahas reshuffle. Ibu Megawati paham benar sebagai partai pengusung dan Jokowi sebagai Presiden tidak pernah diintervensi. Tapi kami hanya mengingatkan (Jokowi) dengan program Trisakti," tukasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015). Terkait penilaian publik yang buruk terhadap pemerintah, Anggota Komisi V itu meminta masyarakat untuk bersabar. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK baru berlangsung selama enam bulan. "Pemerintahan masih baru dan Menterinya learning by doing, melihat permasalahan yang ada. Ketidakpuasan itu wajar. Tetapi itu harus menjadi motivasi bagi Menteri dan Jokowi," tegasnya. JAKARTA - Hasil survei Poltracking menunjukkan bahwa sebagaian besar masyarakat ingin agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle para menterinya di Kabinet Kerja yang berkinerja buruk. Terhadap hasil survei itu, Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menegaskan bahwa pihaknya tak mau ikut campur dengan perombakan tersebut. Pasalnya, reshuffle merupakan hak prerogratif yang dimiliki oleh seorang Presiden. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/12/17/17663/110052_medium.jpg"  width="100%" /> "Tiga kali rapat DPP tidak bahas reshuffle. Ibu Megawati paham benar sebagai partai pengusung dan Jokowi sebagai Presiden tidak pernah diintervensi. Tapi kami hanya mengingatkan (Jokowi) dengan program Trisakti," tukasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015). Terkait penilaian publik yang buruk terhadap pemerintah, Anggota Komisi V itu meminta masyarakat untuk bersabar. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK baru berlangsung selama enam bulan. "Pemerintahan masih baru dan Menterinya learning by doing, melihat permasalahan yang ada. Ketidakpuasan itu wajar. Tetapi itu harus menjadi motivasi bagi Menteri dan Jokowi," tegasnya.