<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR: Ini Saatnya Jokowi Reshuffle Kabinet</title><description>Misbakhun menyoroti menteri di bidang perekonomian. Baginya, koordinasi antar-kementerian bidang perekonomian tidak berjalan.</description><link>https://news.okezone.com/read/2015/04/22/337/1138538/dpr-ini-saatnya-jokowi-reshuffle-kabinet</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2015/04/22/337/1138538/dpr-ini-saatnya-jokowi-reshuffle-kabinet"/><item><title>DPR: Ini Saatnya Jokowi Reshuffle Kabinet</title><link>https://news.okezone.com/read/2015/04/22/337/1138538/dpr-ini-saatnya-jokowi-reshuffle-kabinet</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2015/04/22/337/1138538/dpr-ini-saatnya-jokowi-reshuffle-kabinet</guid><pubDate>Rabu 22 April 2015 20:01 WIB</pubDate><dc:creator>Angkasa Yudhistira</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/04/22/337/1138538/dpr-ini-saatnya-jokowi-reshuffle-kabinet-f9yFLa5fAm.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Presiden Jokowi (Foto: Antara)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/04/22/337/1138538/dpr-ini-saatnya-jokowi-reshuffle-kabinet-f9yFLa5fAm.jpg</image><title>Presiden Jokowi (Foto: Antara)</title></images><description>
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menilai saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan apakah Kabinet Kerja-nya perlu di-reshuffle atau tidak. 
&quot;Presiden yang menilai perlu atau tidak reshuffle, tapi enam bulan ini cukup untuk penilaian,&quot; ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2015).
Jokowi, kata Misbakhun, harus segera melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Apakah para menterinya akan dicopot atau hanya dirotasi ke kementerian lain.
&quot;Karena, pertimbangannya tidak hanya kinerja, tapi ada juga wilayah politik. Apakah cukup menerjemahkan kemauan Presiden enam bulan ini,&quot; kata Misbakhun.
Politikus Partai Golkar itu pun menyoroti para menteri di bidang perekonomian. Baginya, koordinasi antar-kementerian bidang perekonomian tidak berjalan baik.
&quot;Contohnya, begitu Presiden bicara harga beras dan keterbatasan beras, menteri ini bicara soal stok. Menteri lainnya bicara soal harga beras. Ada kendali koordinasi tim ekonomi yang tidak kuat,&quot; katanya.
Dengan terjadinya situasi seperti itu, Misbakhun menilai ketidaksinkronan bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi Jokowi untuk menilai kompetensi para menterinya.
&quot;Sering kali komentar di media enggak dalam upaya mendinginkan keadaan, tapi komentarnya jadi masalah baru bagi keadaan ekonomi yang ada,&quot; ujar Misbakhun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya menekankan bahwa pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang.
&quot;Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang,&quot; kata JK, beberapa waktu lalu.

</description><content:encoded>
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menilai saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan apakah Kabinet Kerja-nya perlu di-reshuffle atau tidak. 
&quot;Presiden yang menilai perlu atau tidak reshuffle, tapi enam bulan ini cukup untuk penilaian,&quot; ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2015).
Jokowi, kata Misbakhun, harus segera melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Apakah para menterinya akan dicopot atau hanya dirotasi ke kementerian lain.
&quot;Karena, pertimbangannya tidak hanya kinerja, tapi ada juga wilayah politik. Apakah cukup menerjemahkan kemauan Presiden enam bulan ini,&quot; kata Misbakhun.
Politikus Partai Golkar itu pun menyoroti para menteri di bidang perekonomian. Baginya, koordinasi antar-kementerian bidang perekonomian tidak berjalan baik.
&quot;Contohnya, begitu Presiden bicara harga beras dan keterbatasan beras, menteri ini bicara soal stok. Menteri lainnya bicara soal harga beras. Ada kendali koordinasi tim ekonomi yang tidak kuat,&quot; katanya.
Dengan terjadinya situasi seperti itu, Misbakhun menilai ketidaksinkronan bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi Jokowi untuk menilai kompetensi para menterinya.
&quot;Sering kali komentar di media enggak dalam upaya mendinginkan keadaan, tapi komentarnya jadi masalah baru bagi keadaan ekonomi yang ada,&quot; ujar Misbakhun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya menekankan bahwa pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang.
&quot;Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang,&quot; kata JK, beberapa waktu lalu.

</content:encoded></item></channel></rss>
