Terkait lokasilisasi, Ahok diminta ikuti langkah Sutiyoso yang sudah menyingkirkanya.https://news.okezone.com/read/2015/04/28/338/1141262/soal-lokalisasi-ahok-diminta-ikuti-langkah-sutiyosoidhttps://news.okezone.com/read/2015/04/28/338/1141262/soal-lokalisasi-ahok-diminta-ikuti-langkah-sutiyosohttps://news.okezone.com/read/2015/04/28/338/1141262/soal-lokalisasi-ahok-diminta-ikuti-langkah-sutiyosoSelasa 28 April 2015 15:17 WIBQur'anul HidayatFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/04/28/338/1141262/lokasilisasi-prostitusi-ahok-diminta-ikuti-langkah-sutiyoso-27pWNQB7dp.jpg JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya menilai praktik prostitusi online bukanlah hal baru. Masalah ini baru mencuat setelah terungkapnya pembunuhan terhadap Deudeuh Alfi Sahrin yang ternyata "menjual" dirinya lewat media sosial. Mengatasi permasalahan ini, kata Tantowi, pemerintah harus melakukan langkah-langkah nyata yang komprehensif dan berkeseinambungan. Tidak hanya sekadar menutup situs online, namun tidak mengatasi akar permasalahan. "Seyogyanya pemerintah harus berpikir secara cepat dan arif bahwa upaya ini seperti dalam mengatasi situs radikal. Upaya bagus tapi terburu-buru. Upaya yang dilakukan pemerintah itu pertama peringatan, tindakan sampai pemblokiran. Pemerintah ikuti jalur itu saja, tapi tidak boleh diam," ujar Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2015). Terkait solusi yang ditawarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin membangun lokalisasi, Tantowi kemudian menyarankan agar niat tersebut diurungkan. "Lokalisasi itu sejak Pak Sutiyoso sudah disingkirkan, sebenarnya isu itu tidak ada lagi. Jadi tidak boleh lagi adanya lokalisasi. Apalagi penjelasan Gubernur yang singgung banyak pihak. Ya harusnya ikuti saja apa yang dilakukan Sutiyoso," ungkap Tantowi. JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya menilai praktik prostitusi online bukanlah hal baru. Masalah ini baru mencuat setelah terungkapnya pembunuhan terhadap Deudeuh Alfi Sahrin yang ternyata "menjual" dirinya lewat media sosial. Mengatasi permasalahan ini, kata Tantowi, pemerintah harus melakukan langkah-langkah nyata yang komprehensif dan berkeseinambungan. Tidak hanya sekadar menutup situs online, namun tidak mengatasi akar permasalahan. "Seyogyanya pemerintah harus berpikir secara cepat dan arif bahwa upaya ini seperti dalam mengatasi situs radikal. Upaya bagus tapi terburu-buru. Upaya yang dilakukan pemerintah itu pertama peringatan, tindakan sampai pemblokiran. Pemerintah ikuti jalur itu saja, tapi tidak boleh diam," ujar Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2015). Terkait solusi yang ditawarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin membangun lokalisasi, Tantowi kemudian menyarankan agar niat tersebut diurungkan. "Lokalisasi itu sejak Pak Sutiyoso sudah disingkirkan, sebenarnya isu itu tidak ada lagi. Jadi tidak boleh lagi adanya lokalisasi. Apalagi penjelasan Gubernur yang singgung banyak pihak. Ya harusnya ikuti saja apa yang dilakukan Sutiyoso," ungkap Tantowi.