Wapres Jusuf Kalla (JK) memastikan reshuffle kabinet akan dilakukan. Rencana JK tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.https://news.okezone.com/read/2015/05/05/337/1144654/reshuffle-kabinet-berpotensi-timbulkan-kegaduhan-politikidhttps://news.okezone.com/read/2015/05/05/337/1144654/reshuffle-kabinet-berpotensi-timbulkan-kegaduhan-politikhttps://news.okezone.com/read/2015/05/05/337/1144654/reshuffle-kabinet-berpotensi-timbulkan-kegaduhan-politikSelasa 05 Mei 2015 10:24 WIBAbu Sahma PaneWakil Presiden Jusuf Kalla. (dok.Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/05/05/337/1144654/reshuffle-kabinet-berpotensi-timbulkan-kegaduhan-politik-YfR0FMRujr.jpg JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan reshuffle kabinet  akan dilakukan guna meningkatkan kinerja. Rencana JK tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Pengamat politik AS Hikam memperkirakan, partai politik, baik dari oposisi maupun pendukung pemerintah akan bereaksi terhadap rencana reshuffle kabinet Jokowi. Hal itu bisa menimbulkan masalah baru. “Apa lagi jika ada politikus asal partai pengusung yang diberhentikan dari jabatannya. Itu akan jadi permasalahan,” ujarnya kepada Okezone, Selasa (5/5/2015). AS Hikam menambahkan, kegaduhan akan bertambah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan politikus Golkar dan PPP dalam kabinetnya. Situasi politik bisa lebih kacau karena dua partai itu sedang mengalami konflik kepengurusan. Oleh karena itu ia menyarankan, dalam reshuffle nanti, Jokowi tidak mengeluarkan menterinya dari kabinet. Namun, hanya sebatas pergeseran posisi ke kementerian lain. “Jadi, reshuffle ini bisa dijadikan sebagai evaluasi kinerja. Semua menteri yang tidak cocok di posisinya sudah pas dirotasi,” ucapnya. Menurut AS Hikam, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberhentikan menteri. Masa enam bulan pemerintahan dinilai sebagai tahap konsolidasi. Setahun kemudian tahap pematangan pemerintahan. Lalu dua tahun berjalan, reshuffle baru tepat dilakukan. Saat itu, kinerja baru bisa dinilai. “Sekarang bagaimana mau reshuffle. Kementerian Koordinator Maritim saja kekurangan SDM. Kantornya hasil pinjam. Ini kan masih tahap konsolidasi,” pungkasnya. JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan reshuffle kabinet  akan dilakukan guna meningkatkan kinerja. Rencana JK tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Pengamat politik AS Hikam memperkirakan, partai politik, baik dari oposisi maupun pendukung pemerintah akan bereaksi terhadap rencana reshuffle kabinet Jokowi. Hal itu bisa menimbulkan masalah baru. “Apa lagi jika ada politikus asal partai pengusung yang diberhentikan dari jabatannya. Itu akan jadi permasalahan,” ujarnya kepada Okezone, Selasa (5/5/2015). AS Hikam menambahkan, kegaduhan akan bertambah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan politikus Golkar dan PPP dalam kabinetnya. Situasi politik bisa lebih kacau karena dua partai itu sedang mengalami konflik kepengurusan. Oleh karena itu ia menyarankan, dalam reshuffle nanti, Jokowi tidak mengeluarkan menterinya dari kabinet. Namun, hanya sebatas pergeseran posisi ke kementerian lain. “Jadi, reshuffle ini bisa dijadikan sebagai evaluasi kinerja. Semua menteri yang tidak cocok di posisinya sudah pas dirotasi,” ucapnya. Menurut AS Hikam, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberhentikan menteri. Masa enam bulan pemerintahan dinilai sebagai tahap konsolidasi. Setahun kemudian tahap pematangan pemerintahan. Lalu dua tahun berjalan, reshuffle baru tepat dilakukan. Saat itu, kinerja baru bisa dinilai. “Sekarang bagaimana mau reshuffle. Kementerian Koordinator Maritim saja kekurangan SDM. Kantornya hasil pinjam. Ini kan masih tahap konsolidasi,” pungkasnya.