Gubernur Ahok menyindir oknum pejabat yang disebut menggunakan jasa prostitusi online adalah yang memaki-makinya soal pelegalan lokalisasi.https://news.okezone.com/read/2015/05/13/338/1149102/ahok-siapa-tahu-yang-maki-maki-saya-malah-beli-pskidhttps://news.okezone.com/read/2015/05/13/338/1149102/ahok-siapa-tahu-yang-maki-maki-saya-malah-beli-pskhttps://news.okezone.com/read/2015/05/13/338/1149102/ahok-siapa-tahu-yang-maki-maki-saya-malah-beli-pskRabu 13 Mei 2015 13:08 WIBFakhrizal Fakhri Ilustrasi. (dok.Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/05/13/338/1149102/ahok-siapa-tahu-yang-maki-maki-saya-malah-beli-psk-gBdFilhh2I.jpg JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan lebih baik ketika polisi mengungkap nama-nama pejabat yang terlibat praktik prostitusi online berdasarkan keterangan dari mucikari Robby Abbas (RA). "Saya pikir sebaiknya diungkap sajalah agar sebagai pelajaran, siapa tahu begitu diungkap ada orang yang memaki saya karena melegalkan prostitusi tapi rupanya dia yang beli (pengguna jasa PSK), enggak bayar pajak lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/5/2015). Terlebih, apa yang dilakukan oknum anggota DPR itu hasil korupsi atau gratifikasi. "Apalagi, tahunya ini gratifikasi dan hadiah. Saya kira diungkap sajalah, karena saya kira pejabat itu munafik, kalau diungkapkan kelihatan. Oh tahunya dia anti-prostitusi, tapi dia yang tukang langganan. Itu kan seru," sambung Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, untuk membuat pejabat jera dan tidak menggunakan jasa prostitusi, pemerintah sebaiknya belajar dari Swedia yang justru memberikan hukuman bagi para laki-laki hidung belang. "Kalau menurut saya, kalau kita mau belajar dari negara Swedia, yang justru laki-laki yang diberi hukuman. Sekarang masalahnya kalau yang membuat anggota DPR, kalau misalnya oknum DPR yang terlibat, mau enggak dibikin (peraturannya)? Ya, itu enggak mungkin," tandasnya. (ang) JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan lebih baik ketika polisi mengungkap nama-nama pejabat yang terlibat praktik prostitusi online berdasarkan keterangan dari mucikari Robby Abbas (RA). "Saya pikir sebaiknya diungkap sajalah agar sebagai pelajaran, siapa tahu begitu diungkap ada orang yang memaki saya karena melegalkan prostitusi tapi rupanya dia yang beli (pengguna jasa PSK), enggak bayar pajak lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/5/2015). Terlebih, apa yang dilakukan oknum anggota DPR itu hasil korupsi atau gratifikasi. "Apalagi, tahunya ini gratifikasi dan hadiah. Saya kira diungkap sajalah, karena saya kira pejabat itu munafik, kalau diungkapkan kelihatan. Oh tahunya dia anti-prostitusi, tapi dia yang tukang langganan. Itu kan seru," sambung Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, untuk membuat pejabat jera dan tidak menggunakan jasa prostitusi, pemerintah sebaiknya belajar dari Swedia yang justru memberikan hukuman bagi para laki-laki hidung belang. "Kalau menurut saya, kalau kita mau belajar dari negara Swedia, yang justru laki-laki yang diberi hukuman. Sekarang masalahnya kalau yang membuat anggota DPR, kalau misalnya oknum DPR yang terlibat, mau enggak dibikin (peraturannya)? Ya, itu enggak mungkin," tandasnya. (ang)