<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Reformasi Parlemen, DPR Bangun Gedung Baru</title><description>DPR akan membangun museum dan perpustakaan yang akan berada di gedung bundar. Tempat itu nantinya bakal dijadikan sebagai cagar budaya.</description><link>https://news.okezone.com/read/2015/05/20/337/1152649/reformasi-parlemen-dpr-bangun-gedung-baru</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2015/05/20/337/1152649/reformasi-parlemen-dpr-bangun-gedung-baru"/><item><title>Reformasi Parlemen, DPR Bangun Gedung Baru</title><link>https://news.okezone.com/read/2015/05/20/337/1152649/reformasi-parlemen-dpr-bangun-gedung-baru</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2015/05/20/337/1152649/reformasi-parlemen-dpr-bangun-gedung-baru</guid><pubDate>Rabu 20 Mei 2015 17:11 WIB</pubDate><dc:creator>Syamsul Anwar Khoemaeni</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/05/20/337/1152649/reformasi-parlemen-dpr-bangun-gedung-baru-TZnruktwSD.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Foto: ilustrasi Okezone</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/05/20/337/1152649/reformasi-parlemen-dpr-bangun-gedung-baru-TZnruktwSD.jpg</image><title>Foto: ilustrasi Okezone</title></images><description>JAKARTA - Guna menunjang kinerja parlemen, DPR berupaya menjalankan reformasi birokrasi. Dalam laporannya pada sidang paripurna, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyebut, DPR memiliki tugas memetakan pelaksanaan fungsi utama guna menguatkan DPR yang aspiratif dan berkualitas.

Selain itu, amanah yang ia emban juga meliputi bidang Kedewanan, sekretariat jenderal atau sistem pendukung serta penguatan kelembagaan, termasuk sarana dan prasarana menuju kemandirian staf dan anggaran.
Khusus dalam bidang penguatan kelembagaan, lanjut Fahri, akan dilaksanakan secara eksternal dan internal yang melalui tujuh tahapan. Tahap pertama ialah dengan membangun alun-alun demokrasi.
&quot;Sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia. Maka pelaksanaan demonstrasi di alun-alun demokrasi tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan,&quot; jelas Fahri dalam pidato laporannya di nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).
Selanjutnya, DPR akan membangun gedung baru, yaitu museum dan perpustakaan yang akan berada di gedung bundar. Jika terlaksana, tempat tersebut nantinya bakal dijadikan sebagai cagar budaya.
&quot;Gedung tersebut akan menjadi ikon nasional dan dunia yang di dalamnya kaya oleh sejarah dan ilmu pengetahuan,&quot; imbuhnya.
Ketiga, pembangunan akses jalan bagi tamu dan publik ke gedung DPR. Tujuannya, agar mereka untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada di DPR.

&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2014/10/31/16999/105886_medium.jpg&quot; alt=&quot;Pintu Terkunci, DPR Tandingan Sidang di Gedung Kura-Kura&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berencana membuat ruang pusat pengunjung yang akan dikelola untuk aktivitas penerimaan pengunjung harian.
&quot;Pengunjung bisa menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup,&quot; sambungnya.
Selanjutnya, ia merencanakan pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, pusat kajian APBN, serta pusat kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian. Sementara tahap keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar.
&quot;Pembangunan ruang tersebut berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung,&quot; bebernya.
Terakhir, ia menginginkan adanya integrasi kawasan. Adapun maksudnya ialah tempat tinggal anggota dengan kantor kerja yang terintegerasi.
&quot;Anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di Ibu Kota Negara. Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia,&quot; pungkasnya.


</description><content:encoded>JAKARTA - Guna menunjang kinerja parlemen, DPR berupaya menjalankan reformasi birokrasi. Dalam laporannya pada sidang paripurna, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyebut, DPR memiliki tugas memetakan pelaksanaan fungsi utama guna menguatkan DPR yang aspiratif dan berkualitas.

Selain itu, amanah yang ia emban juga meliputi bidang Kedewanan, sekretariat jenderal atau sistem pendukung serta penguatan kelembagaan, termasuk sarana dan prasarana menuju kemandirian staf dan anggaran.
Khusus dalam bidang penguatan kelembagaan, lanjut Fahri, akan dilaksanakan secara eksternal dan internal yang melalui tujuh tahapan. Tahap pertama ialah dengan membangun alun-alun demokrasi.
&quot;Sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia. Maka pelaksanaan demonstrasi di alun-alun demokrasi tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan,&quot; jelas Fahri dalam pidato laporannya di nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).
Selanjutnya, DPR akan membangun gedung baru, yaitu museum dan perpustakaan yang akan berada di gedung bundar. Jika terlaksana, tempat tersebut nantinya bakal dijadikan sebagai cagar budaya.
&quot;Gedung tersebut akan menjadi ikon nasional dan dunia yang di dalamnya kaya oleh sejarah dan ilmu pengetahuan,&quot; imbuhnya.
Ketiga, pembangunan akses jalan bagi tamu dan publik ke gedung DPR. Tujuannya, agar mereka untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada di DPR.

&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2014/10/31/16999/105886_medium.jpg&quot; alt=&quot;Pintu Terkunci, DPR Tandingan Sidang di Gedung Kura-Kura&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berencana membuat ruang pusat pengunjung yang akan dikelola untuk aktivitas penerimaan pengunjung harian.
&quot;Pengunjung bisa menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup,&quot; sambungnya.
Selanjutnya, ia merencanakan pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, pusat kajian APBN, serta pusat kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian. Sementara tahap keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar.
&quot;Pembangunan ruang tersebut berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung,&quot; bebernya.
Terakhir, ia menginginkan adanya integrasi kawasan. Adapun maksudnya ialah tempat tinggal anggota dengan kantor kerja yang terintegerasi.
&quot;Anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di Ibu Kota Negara. Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia,&quot; pungkasnya.


</content:encoded></item></channel></rss>
