<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Myanmar Kecam Pihak yang Menyalahkan Negaranya</title><description>Myanmar mengecam pihak yang menyalahkan negaranya sebagai penyebab krisis imigran.</description><link>https://news.okezone.com/read/2015/05/29/18/1157233/myanmar-kecam-pihak-yang-menyalahkan-negaranya</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2015/05/29/18/1157233/myanmar-kecam-pihak-yang-menyalahkan-negaranya"/><item><title>Myanmar Kecam Pihak yang Menyalahkan Negaranya</title><link>https://news.okezone.com/read/2015/05/29/18/1157233/myanmar-kecam-pihak-yang-menyalahkan-negaranya</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2015/05/29/18/1157233/myanmar-kecam-pihak-yang-menyalahkan-negaranya</guid><pubDate>Jum'at 29 Mei 2015 14:10 WIB</pubDate><dc:creator>Pamela Sarnia</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/05/29/18/1157233/myanmar-kecam-pihak-yang-menyalahkan-negaranya-P7ROF54YlP.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Htin Linn (Kiri) (Foto: AP)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/05/29/18/1157233/myanmar-kecam-pihak-yang-menyalahkan-negaranya-P7ROF54YlP.jpg</image><title>Htin Linn (Kiri) (Foto: AP)</title></images><description>
BANGKOK - Direktur Pelaksana Kementerian Luar Negeri Myanmar, Htin Linn, mengecam pihak yang menyalahkan Myanmar sebagai penyebab krisis imigran yang melanda Asia Tenggara. Dia menegaskan, aksi saling tuding tidak akan menyelesaikan permasalahan.
&quot;Saling tuding tidak akan memberi manfaat apa pun. Sikap seperti itu tidak akan membawa kita ke mana-kama,&quot; ujar Htin Linn dalam pertemuan pembahasan imigran di Bangkok, Thailand pada Jumat (29/5/2015).
Htin Linn angkat bicara setelah beberapa delegasi dari 17 negara menyampaikan akar permasalahan krisis imigran. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk mengatakan, solusi tidak akan diperoleh jika akar permasalahan tidak ditemukan lebih dahulu.
&quot;Hal ini membutuhkan asumsi penuh tentang tanggung jawab Myanmar terhadap masyarakatnya. Memberikan kewarganegaraan menjadi tujuan utama kami,&quot; kata Volker Turk, seperti dilansir The Associated Press, Jumat (29/5/2015).
&quot;Mereka sangat butuh mendapat pengakuan bahwa Myanmar adalah negara mereka sendiri. Mereka juga membutuhkan akses kepemilikan dokumen identitas, dan dihapuskannya peraturan yang membatasi hak asasi manusia,&quot; sambung delegasi PBB itu.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 17 negara yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak krisis imigran. Negara-negara itu antara lain, negara anggota ASEAN, Amerika Serikat (AS), dan Jepang. Turut hadir delegasi dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.
</description><content:encoded>
BANGKOK - Direktur Pelaksana Kementerian Luar Negeri Myanmar, Htin Linn, mengecam pihak yang menyalahkan Myanmar sebagai penyebab krisis imigran yang melanda Asia Tenggara. Dia menegaskan, aksi saling tuding tidak akan menyelesaikan permasalahan.
&quot;Saling tuding tidak akan memberi manfaat apa pun. Sikap seperti itu tidak akan membawa kita ke mana-kama,&quot; ujar Htin Linn dalam pertemuan pembahasan imigran di Bangkok, Thailand pada Jumat (29/5/2015).
Htin Linn angkat bicara setelah beberapa delegasi dari 17 negara menyampaikan akar permasalahan krisis imigran. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk mengatakan, solusi tidak akan diperoleh jika akar permasalahan tidak ditemukan lebih dahulu.
&quot;Hal ini membutuhkan asumsi penuh tentang tanggung jawab Myanmar terhadap masyarakatnya. Memberikan kewarganegaraan menjadi tujuan utama kami,&quot; kata Volker Turk, seperti dilansir The Associated Press, Jumat (29/5/2015).
&quot;Mereka sangat butuh mendapat pengakuan bahwa Myanmar adalah negara mereka sendiri. Mereka juga membutuhkan akses kepemilikan dokumen identitas, dan dihapuskannya peraturan yang membatasi hak asasi manusia,&quot; sambung delegasi PBB itu.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 17 negara yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak krisis imigran. Negara-negara itu antara lain, negara anggota ASEAN, Amerika Serikat (AS), dan Jepang. Turut hadir delegasi dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.
</content:encoded></item></channel></rss>
