Kata 'Rohingya' tidak digunakan dalam undangan pertemuan 17 negara yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.https://news.okezone.com/read/2015/05/29/18/1157266/kata-rohingya-pantang-disebut-dalam-pertemuan-17-negaraidhttps://news.okezone.com/read/2015/05/29/18/1157266/kata-rohingya-pantang-disebut-dalam-pertemuan-17-negarahttps://news.okezone.com/read/2015/05/29/18/1157266/kata-rohingya-pantang-disebut-dalam-pertemuan-17-negaraJum'at 29 Mei 2015 14:57 WIBPamela SarniaTanasak Patimapragorn (Foto: AP)https://img.okezone.com/content/2015/05/29/18/1157266/kata-rohingya-pantang-disebut-dalam-pertemuan-17-negara-h8Ci5UDr1d.jpg BANGKOK - Kata 'Rohingya' tidak digunakan dalam undangan pertemuan 17 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat (AS), dan Jepang yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada Jumat (29/5/2015). Pasalnya, Myanmar mengancam akan memboikot pembahasan bila penyelenggara bersikukuh menggunakan kata Rohingya. Sebagaimana diberitakan The Associated Press, Jumat (29/5/2015), akibat ancaman tersebut, delegasi yang berbicara dalam pertemuan berusaha tidak menggunakan kata Rohingya. Meski begitu, Wakil Perdana Menteri Thailand Tanasak Patimapragorn mengatakan tidak ada perintah langsung mengenai pelarangan penggunaan kata Rohingya dalam pertemuan bertajuk Pertemuan Khusus tentang Imigran Irregular di Samudera Hindia itu. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/05/10/19564/122528_medium.jpg" alt="Muslim Rohingya Terdampar di Laut Aceh"  width="100%" /> Sebagaimana diketahui, Pemerintah Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis yang diakui negara. Pemerintah Myanmar beralasan kaum Rohingya sesungguhnya adalah orang-orang Bangladesh. Namun, Bangladesh sendiri tidak mengakui Rohingya sebagai warga negaranya. Beberapa waktu belakangan, ribuan imigran gelap asal Bangladesh dan Myanmar melarikan diri dari negara mereka ke negara-negara di Asia Tenggara dengan menggunakan perahu kayu. Sebanyak 3.500 di antaranya ditemukan terdampar di pantai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sementara ribuan lainnya diperkirakan masih terombang-ambing di lautan. Krisis imigran tersebut menarik perhatian dunia internasional. PBB mendesak negara-negara di Asia Tenggara menyelesaikan permasalahan imigran tersebut. Akhirnya, Thailand, sebagai negara persinggahan para imigran, berinisiatif menyelenggarakan pertemuan antarnegara untuk menyelesaikan masalah tersebut. BANGKOK - Kata 'Rohingya' tidak digunakan dalam undangan pertemuan 17 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat (AS), dan Jepang yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada Jumat (29/5/2015). Pasalnya, Myanmar mengancam akan memboikot pembahasan bila penyelenggara bersikukuh menggunakan kata Rohingya. Sebagaimana diberitakan The Associated Press, Jumat (29/5/2015), akibat ancaman tersebut, delegasi yang berbicara dalam pertemuan berusaha tidak menggunakan kata Rohingya. Meski begitu, Wakil Perdana Menteri Thailand Tanasak Patimapragorn mengatakan tidak ada perintah langsung mengenai pelarangan penggunaan kata Rohingya dalam pertemuan bertajuk Pertemuan Khusus tentang Imigran Irregular di Samudera Hindia itu. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/05/10/19564/122528_medium.jpg" alt="Muslim Rohingya Terdampar di Laut Aceh"  width="100%" /> Sebagaimana diketahui, Pemerintah Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis yang diakui negara. Pemerintah Myanmar beralasan kaum Rohingya sesungguhnya adalah orang-orang Bangladesh. Namun, Bangladesh sendiri tidak mengakui Rohingya sebagai warga negaranya. Beberapa waktu belakangan, ribuan imigran gelap asal Bangladesh dan Myanmar melarikan diri dari negara mereka ke negara-negara di Asia Tenggara dengan menggunakan perahu kayu. Sebanyak 3.500 di antaranya ditemukan terdampar di pantai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sementara ribuan lainnya diperkirakan masih terombang-ambing di lautan. Krisis imigran tersebut menarik perhatian dunia internasional. PBB mendesak negara-negara di Asia Tenggara menyelesaikan permasalahan imigran tersebut. Akhirnya, Thailand, sebagai negara persinggahan para imigran, berinisiatif menyelenggarakan pertemuan antarnegara untuk menyelesaikan masalah tersebut.