Panglima TNI Jenderal Moeldoko, enggan mengomentari penunjukan Gatot sebagai penggantinya.https://news.okezone.com/read/2015/06/10/340/1163030/moeldoko-no-comment-jokowi-tunjuk-gatot-jadi-panglima-tniidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/10/340/1163030/moeldoko-no-comment-jokowi-tunjuk-gatot-jadi-panglima-tnihttps://news.okezone.com/read/2015/06/10/340/1163030/moeldoko-no-comment-jokowi-tunjuk-gatot-jadi-panglima-tniRabu 10 Juni 2015 10:46 WIBTri IspranotoJenderal TNI Moeldoko (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/06/10/340/1163030/moeldoko-no-comment-jokowi-tunjuk-gatot-jadi-panglima-tni-IiASVLwkhM.jpg BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk menjadi Panglima TNI, menggantikan Moeldoko. Saat ditemui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, enggan mengomentari penunjukan Gatot sebagai penggantinya. "Saya tidak mau mengomentari. Itu sepenuhnya hak prerogatif Pak Presiden (Jokowi). Sudah serahkan kepada Pak Presiden," ucap Moeldoko saat ditemui di Secapa Angkatan Darat (AD), Rabu (10/6/2015). Kembali disinggung soal tradisi 'giliran', yang seharusnya kini jabatan panglima dari TNI AU, Moeldoko kembali mengungkapkan hal tersebut sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. "Itu prerogatif Presiden. Yang menerjemahkan Presiden, tidak yang lain. Jadi enggak bisa Panglima TNI menerjemahkan. Tidak boleh orang lain atau Panglima TNI, karena yang menerjemahkan (giliran) hanya Presiden," pungkasnya. (awl) BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk menjadi Panglima TNI, menggantikan Moeldoko. Saat ditemui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, enggan mengomentari penunjukan Gatot sebagai penggantinya. "Saya tidak mau mengomentari. Itu sepenuhnya hak prerogatif Pak Presiden (Jokowi). Sudah serahkan kepada Pak Presiden," ucap Moeldoko saat ditemui di Secapa Angkatan Darat (AD), Rabu (10/6/2015). Kembali disinggung soal tradisi 'giliran', yang seharusnya kini jabatan panglima dari TNI AU, Moeldoko kembali mengungkapkan hal tersebut sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. "Itu prerogatif Presiden. Yang menerjemahkan Presiden, tidak yang lain. Jadi enggak bisa Panglima TNI menerjemahkan. Tidak boleh orang lain atau Panglima TNI, karena yang menerjemahkan (giliran) hanya Presiden," pungkasnya. (awl)