Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diharapkan steril dari kepentingan politik tertentu.https://news.okezone.com/read/2015/06/15/337/1165826/calon-kepala-bin-harus-steril-dari-kepentingan-politikidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/15/337/1165826/calon-kepala-bin-harus-steril-dari-kepentingan-politikhttps://news.okezone.com/read/2015/06/15/337/1165826/calon-kepala-bin-harus-steril-dari-kepentingan-politikSenin 15 Juni 2015 20:17 WIBFeri Agus Setyawanilustrasi (Foto: bin.go.id)https://img.okezone.com/content/2015/06/15/337/1165826/calon-kepala-bin-harus-steril-dari-kepentingan-politik-9BEcxzrqp2.jpg JAKARTA - Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai pro kontra. Bahkan, penunjukan pria yang akrab disapa Bang Yos itu dinilai sebagai transaksi politik pemegang kekuasaan. "Sutiyoso adalah ketua umum partai politik, dan BIN adalah lembaga negara yang seharusnya steril dari kepentingan politik tertentu. Sebab, Kepala BIN haruslah orang yang profesional, bersih dari anasir kepentingan politik tertentu," ujar Koordinator Badan Relawan Nusantara (BRN), Ghea Hermansyah kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/6/2015). Menurut Ghea, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif seharusnya bisa lebih jeli melihat rekam jejak seseorang yang ingin ditempatkan dalam suatu posisi strategis, termasuk penunjukan Sutiyoso sebagai pimpinan BIN. "Jadi, Presiden harus melihat rekam jejak dari seorang mantan Pangdam Jaya tersebut, yang diduga terlibat tragedi kasus 27 juli (Kudatuli) yang sampai saat ini kasusnya 'dipetieskan'," bebernya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/29/16483/102923_medium.jpg" alt="Rakornas PKPI"  width="100%" /> Lebih jauh, Ghea menegaskan, Badan Relawan Nusantara mendesak agar Presiden Jokowi segera membatalkan pencalonan mantan Pangdam Jaya itu menjadi Kepala BIN. Pasalnya, nama Sutiyoso telah masuk ke kantong pimpinan DPR. "Oleh karena kami yang tergabung dalam Badan Relawan Nusantara mendesak agar pencalonan Sutiyoso segera dibatalkan atau ditarik rekomendasinya," tandasnya. JAKARTA - Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai pro kontra. Bahkan, penunjukan pria yang akrab disapa Bang Yos itu dinilai sebagai transaksi politik pemegang kekuasaan. "Sutiyoso adalah ketua umum partai politik, dan BIN adalah lembaga negara yang seharusnya steril dari kepentingan politik tertentu. Sebab, Kepala BIN haruslah orang yang profesional, bersih dari anasir kepentingan politik tertentu," ujar Koordinator Badan Relawan Nusantara (BRN), Ghea Hermansyah kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/6/2015). Menurut Ghea, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif seharusnya bisa lebih jeli melihat rekam jejak seseorang yang ingin ditempatkan dalam suatu posisi strategis, termasuk penunjukan Sutiyoso sebagai pimpinan BIN. "Jadi, Presiden harus melihat rekam jejak dari seorang mantan Pangdam Jaya tersebut, yang diduga terlibat tragedi kasus 27 juli (Kudatuli) yang sampai saat ini kasusnya 'dipetieskan'," bebernya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/29/16483/102923_medium.jpg" alt="Rakornas PKPI"  width="100%" /> Lebih jauh, Ghea menegaskan, Badan Relawan Nusantara mendesak agar Presiden Jokowi segera membatalkan pencalonan mantan Pangdam Jaya itu menjadi Kepala BIN. Pasalnya, nama Sutiyoso telah masuk ke kantong pimpinan DPR. "Oleh karena kami yang tergabung dalam Badan Relawan Nusantara mendesak agar pencalonan Sutiyoso segera dibatalkan atau ditarik rekomendasinya," tandasnya.