Khawatirkan dana aspirasi salah sasaran, Fraksi NasDem menyatakan lebih baik konsentrasi pada Musrenbang.https://news.okezone.com/read/2015/06/20/337/1168727/dana-aspirasi-dikhawatirkan-salah-sasaranidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/20/337/1168727/dana-aspirasi-dikhawatirkan-salah-sasaranhttps://news.okezone.com/read/2015/06/20/337/1168727/dana-aspirasi-dikhawatirkan-salah-sasaranSabtu 20 Juni 2015 23:11 WIBRegina FiardiniIlustrasi: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/06/20/337/1168727/dana-aspirasi-dikhawatirkan-salah-sasaran-0g4Q9lWNab.jpg JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR, menolak dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dana aspirasi. "Mekanisme kontrol yang tidak jelas itu, maka rawan disalahgunakan. Belum lagi, rawan terjadi salah sasaran," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem, Jhony G. Plate, di Jakarta, Sabtu (20/6/2015). Dari situ, terlihat bahwa pembiayaan dan mekanisme kontrol terhadap dana aspirasi ini tidak jelas prosedurnya. "Nanti takutnya jadi kaya beli kucing dalam karung," imbuhnya. Untuk saat ini, daftar jumlah jenis aspirasi harus disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sebagai program pokok aspiratif dari program APBN 2015. "Lebih baik konsentrasi dalam Musrenbang. Kalau ada dalam Musrenbang dalam APBN, ada yang belum masuk, bisa masuk dalam Musrenbang, paksa. Kita menolak itu, untuk menjaga efisiensi anggaran negara," ungkap tandasnya singkat. JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR, menolak dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dana aspirasi. "Mekanisme kontrol yang tidak jelas itu, maka rawan disalahgunakan. Belum lagi, rawan terjadi salah sasaran," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem, Jhony G. Plate, di Jakarta, Sabtu (20/6/2015). Dari situ, terlihat bahwa pembiayaan dan mekanisme kontrol terhadap dana aspirasi ini tidak jelas prosedurnya. "Nanti takutnya jadi kaya beli kucing dalam karung," imbuhnya. Untuk saat ini, daftar jumlah jenis aspirasi harus disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sebagai program pokok aspiratif dari program APBN 2015. "Lebih baik konsentrasi dalam Musrenbang. Kalau ada dalam Musrenbang dalam APBN, ada yang belum masuk, bisa masuk dalam Musrenbang, paksa. Kita menolak itu, untuk menjaga efisiensi anggaran negara," ungkap tandasnya singkat.