KPK telah mengirim surat pencekalan untuk berpergian ke luar negeri kepada Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari.https://news.okezone.com/read/2015/06/21/337/1168989/kpk-cekal-bupati-musi-banyuasinidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/21/337/1168989/kpk-cekal-bupati-musi-banyuasinhttps://news.okezone.com/read/2015/06/21/337/1168989/kpk-cekal-bupati-musi-banyuasinMinggu 21 Juni 2015 20:57 WIBFeri Agus SetyawanWakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/06/21/337/1168989/kpk-cekal-bupati-musi-banyuasin-rcFHNGBvSh.jpg JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat pencekalan untuk berpergian ke luar negeri kepada Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari. Surat tersebut telah dikirim kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Minggu (21/6/2016). "Bupati sudah diajukan mohon cekal oleh KPK kepada Ditjen Imigrasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Menurut Indriyanto, upaya pencekalan orang nomor satu di Muba itu merupakan langkah lembaga antirasuah ini untuk terus mendalami peran Pahri dalam dugaan suap pejabat Pemerintah Kabupaten Muba terhadap anggota DPRD Muba terkait pembahasan perubahan APBD 2015. "Masih pendalaman (untuk melihat keterlibatan Bupati Muba). Proses penyidikan masih dalam batas-batas yang belum layak untuk dipublikasi," ungkapnya. Seperti diketahui dugaan suap perubahan APBD 2015 Muba, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah anggota DPRD asal PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Fasyar. Bambang dan Adam yang diduga sebagai penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sementara, Syamsudin dan Fasyar sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para tersangka diciduk saat bertemu di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 19 Juni pukul 20.43 WIB. Saat penangkapan, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun. Mereka berempat kini telah meringkuk sementara di Rutan KPK. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat pencekalan untuk berpergian ke luar negeri kepada Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari. Surat tersebut telah dikirim kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Minggu (21/6/2016). "Bupati sudah diajukan mohon cekal oleh KPK kepada Ditjen Imigrasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Menurut Indriyanto, upaya pencekalan orang nomor satu di Muba itu merupakan langkah lembaga antirasuah ini untuk terus mendalami peran Pahri dalam dugaan suap pejabat Pemerintah Kabupaten Muba terhadap anggota DPRD Muba terkait pembahasan perubahan APBD 2015. "Masih pendalaman (untuk melihat keterlibatan Bupati Muba). Proses penyidikan masih dalam batas-batas yang belum layak untuk dipublikasi," ungkapnya. Seperti diketahui dugaan suap perubahan APBD 2015 Muba, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah anggota DPRD asal PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Fasyar. Bambang dan Adam yang diduga sebagai penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sementara, Syamsudin dan Fasyar sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para tersangka diciduk saat bertemu di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 19 Juni pukul 20.43 WIB. Saat penangkapan, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun. Mereka berempat kini telah meringkuk sementara di Rutan KPK.