Fraksi Partai NasDem menyatakan tetap menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi.https://news.okezone.com/read/2015/06/23/337/1169882/nasdem-keukeuh-tolak-usulan-dana-aspirasiidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/23/337/1169882/nasdem-keukeuh-tolak-usulan-dana-aspirasihttps://news.okezone.com/read/2015/06/23/337/1169882/nasdem-keukeuh-tolak-usulan-dana-aspirasiSelasa 23 Juni 2015 11:50 WIBGunawan WibisonoPartai NasDemhttps://img.okezone.com/content/2015/06/23/337/1169882/nasdem-keukeuh-tolak-usulan-dana-aspirasi-BfqFY0qI5V.jpg JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan tetap menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi anggota DPR dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/6/2015). Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pihaknya ingin melihat sikap kenegarawanan seoarang anggota DPR. Pasalnya, menurutnya para anggota DPR telah keliru dengan menafsirkan program UP2DP. "Tidak usah ngomong aturan, secara akal sehat kita punya tiga kewenangan, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Anggaran yang dimaksud kan bagaimana pemerintah meminta persetujuan setiap program kerja. Bukan mengalokasi sendiri-sendiri untuk dipakai sendri," ujar Viktor saat dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Selasa (23/6/2015). Anggota Komisi I DPR menambahkan, UP2DP juga dituding akan banyak penyimpangan sebagai proyek subur bagi oknum yang ingin melakukan korupsi. Pasalnya, setiap anggota DPR akan memperoleh dana sebesar Rp20 miliar per tahun. "Tidak atas pribadi saja banyak yang korupsi, apalagi atas nama pribadi," tegasnya. Karenanya, dalam rapat paripurna nanti Fraksi Partai Nasdem akan mengemukakan alasan penolakan dari UP2DP. Ia berharap, para fraksi di DPR bisa terketuk hatinya untuk melakukan penolakan. "Ya, nanti kita sampaikan secara jelas bagaimana kewenang DPR apa saja," ungkap Viktor. Viktor juga menegaskan jika UP2DP akhirnya disahkan, anggota DPR dari Partai NasDem tidak akan menerima gelontoran dana tersebut yang digunakan untuk memberbaiki infrastruktur Daerah Pemilihan (Dapil). JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan tetap menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi anggota DPR dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/6/2015). Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pihaknya ingin melihat sikap kenegarawanan seoarang anggota DPR. Pasalnya, menurutnya para anggota DPR telah keliru dengan menafsirkan program UP2DP. "Tidak usah ngomong aturan, secara akal sehat kita punya tiga kewenangan, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Anggaran yang dimaksud kan bagaimana pemerintah meminta persetujuan setiap program kerja. Bukan mengalokasi sendiri-sendiri untuk dipakai sendri," ujar Viktor saat dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Selasa (23/6/2015). Anggota Komisi I DPR menambahkan, UP2DP juga dituding akan banyak penyimpangan sebagai proyek subur bagi oknum yang ingin melakukan korupsi. Pasalnya, setiap anggota DPR akan memperoleh dana sebesar Rp20 miliar per tahun. "Tidak atas pribadi saja banyak yang korupsi, apalagi atas nama pribadi," tegasnya. Karenanya, dalam rapat paripurna nanti Fraksi Partai Nasdem akan mengemukakan alasan penolakan dari UP2DP. Ia berharap, para fraksi di DPR bisa terketuk hatinya untuk melakukan penolakan. "Ya, nanti kita sampaikan secara jelas bagaimana kewenang DPR apa saja," ungkap Viktor. Viktor juga menegaskan jika UP2DP akhirnya disahkan, anggota DPR dari Partai NasDem tidak akan menerima gelontoran dana tersebut yang digunakan untuk memberbaiki infrastruktur Daerah Pemilihan (Dapil).