Tata kelola birokrasi di Indonesia dinilai masih carut marut dan perlu diperbaiki. Salah satunya adalah 90 % APBD habis untuk gaji pegawai.https://news.okezone.com/read/2015/06/26/337/1171651/mendagri-90-persen-apbd-habis-untuk-bayar-gaji-pegawaiidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/26/337/1171651/mendagri-90-persen-apbd-habis-untuk-bayar-gaji-pegawaihttps://news.okezone.com/read/2015/06/26/337/1171651/mendagri-90-persen-apbd-habis-untuk-bayar-gaji-pegawaiJum'at 26 Juni 2015 00:51 WIBAhmad Zubaidifoto: dok. Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/06/26/337/1171651/mendagri-90-persen-apbd-habis-untuk-bayar-gaji-pegawai-4nVPFRRvKK.jpg JAKARTA - Tata kelola birokrasi di Indonesia dinilai banyak pihak masih carut marut dan perlu diperbaiki. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa perbaikan tata kelola birokrasi perlu dipercepat sesuai dengan visi pemerintah saat ini. "Tata kelola reformasi birokrasi percepatan jadi target kami lima tahun ke depan, itu jelas harus diperbaiki untuk maksimalkan potensi daerah, enggak korup-korup lagi dan sama-sama maju," ujarnya di Gedung Sindo Jakarta, Kamis (25/6/2015). Tata kelola birokrasi yang baik, menurut Tjahjo, akan memberi dampak yang baik pula bagi sebuah daerah. Kendati pendapatan asli suatu daerah berbeda-beda, persoalan di suatu daerah dapat diselesaikan dengan sistem subsidi silang yang diatur oleh birokrasi. "Pemprov DKI dengan APBD mencapai Rp72 triliun harusnya nyumbang dong ke daerah penyangga, untuk percepatan juga, tanggulangi banjir dan perbaikan transportasi," lanjutnya. Karena itu, terang Tjahjo, tingkat koordinasi antar-pemerintah daerah dan juga kepekaan mereka terhadap kondisi sosial lingkungan perlu ditingkatkan dengan memperbaiki tata kelola birokrasi tersebut. "Pemda memang besar sekali belanja pegawainya ya, bahkan ada yang 90 persen APBD habis untuk bayar gaji pegawai, itu harus diperbaiki," tutupnya. JAKARTA - Tata kelola birokrasi di Indonesia dinilai banyak pihak masih carut marut dan perlu diperbaiki. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa perbaikan tata kelola birokrasi perlu dipercepat sesuai dengan visi pemerintah saat ini. "Tata kelola reformasi birokrasi percepatan jadi target kami lima tahun ke depan, itu jelas harus diperbaiki untuk maksimalkan potensi daerah, enggak korup-korup lagi dan sama-sama maju," ujarnya di Gedung Sindo Jakarta, Kamis (25/6/2015). Tata kelola birokrasi yang baik, menurut Tjahjo, akan memberi dampak yang baik pula bagi sebuah daerah. Kendati pendapatan asli suatu daerah berbeda-beda, persoalan di suatu daerah dapat diselesaikan dengan sistem subsidi silang yang diatur oleh birokrasi. "Pemprov DKI dengan APBD mencapai Rp72 triliun harusnya nyumbang dong ke daerah penyangga, untuk percepatan juga, tanggulangi banjir dan perbaikan transportasi," lanjutnya. Karena itu, terang Tjahjo, tingkat koordinasi antar-pemerintah daerah dan juga kepekaan mereka terhadap kondisi sosial lingkungan perlu ditingkatkan dengan memperbaiki tata kelola birokrasi tersebut. "Pemda memang besar sekali belanja pegawainya ya, bahkan ada yang 90 persen APBD habis untuk bayar gaji pegawai, itu harus diperbaiki," tutupnya.