PDIP berupaya atasi anomali politik di pilkada langsung dengan menggelar sekolah politik bagi calon kepala daerah.https://news.okezone.com/read/2015/06/29/337/1172967/pdip-berupaya-atasi-anomali-politik-di-pilkada-langsungidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/29/337/1172967/pdip-berupaya-atasi-anomali-politik-di-pilkada-langsunghttps://news.okezone.com/read/2015/06/29/337/1172967/pdip-berupaya-atasi-anomali-politik-di-pilkada-langsungSenin 29 Juni 2015 10:22 WIBAntaraFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/06/29/337/1172967/pdip-berupaya-atasi-anomali-politik-di-pilkada-langsung-7gOr3VcogJ.jpg JAKARTA - Gagasan dan implementasi dari Sekolah Partai Calon Kepala Daerah oleh PDIP merupakan bagian dari ikhtiar menghubungkan jembatan antara harapan publik dan kepentingan partai politik, sehingga dapat meminimalisir anomali politik dalam pilkada langsung. Sebab, selama lebih dari 17 tahun reformasi atau setelah 11 tahun pelaksanaan pilkada langsung ada gap politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, Senin (29/6/2015). "Seolah demokrasi lokal dan langsung itu hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung semata, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah, sementara kefungsian parpol berhenti saat jago yang diusungnya ditetapkan menjadi salah satu calon oleh penyelenggara pemilu," kata Muradi. Situasi tersebut, menurut Muradi, membuat hubungan antara partai politik pengusung dan publik sebagai pemilih cenderung tidak sinergis. Karenanya, tak heran apabila kemudian terjadi sejumlah anomali politik yang mana pemenang Pileg di suatu daerah kemudian kalah telak oleh calon yang diusung partai gurem atau bahkan calon perseorangan. "Karena itu, sekolah partai calon kepala daerah PDI Perjuangan menjadi salah satu pelopor untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik, harus diapresiasi sebagai bagian dari terobosan politik," ujarnya. Menurut dosen Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini, ada tiga hal positif yang dapat menjadi penguat mengintegrasikan harapan publik dan kepentingan partai politik, yakni; pertama, ideologi partai politik dapat menjadi ruh dari sejumlah program yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika tingkat lokal. "Warna ideologi partai tersebut harus menjadi pondasi antara harapan publik dengan tujuan dari partai pengusung yang terimplementasi dalam visi dan misi calon kepala daerah," ungkapnya. Kedua, kata dia, figur calon kepala daerah tidak lagi hanya sekedar 'menyihir' pemilih dengan figuritasnya semata, tapi adalah bagian dari laku etika politik yang mencerminkan bagian dari partai pengusungnya. Pada konteks ini, calon kepala daerah yang diusung PDIP harus mengejahwantakan perilaku yang baik. Dan ketiga, lanjut dia, partai politik juga secara massif dari tingkat nasional hingga level yang paling kecil untuk menginstruksikan agar bekerja untuk pemenangan calon yang diusung partai tersebut. Sehingga ada integrasi kerja pemenangan antara partai dan timses yang dibuat oleh calon kepala daerah. "Pada konteks ini, partai harus bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan dan kontrol agar kader dan pengurus bekerja dalam pemenangan calon kepala daerah yang diusung tersebut. Karena itu partai harus menindak tegas kader atau pengurus partai yang abai atas instruksi pemenangan tersebut," tukasnya. Seperti diketahui, PDIP secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. Acara pembukaan itu dilakukan di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah, Minggu 28 Juni 2015. Saat berbicara di hadapan peserta Sekolah Partai itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan para calon kepala daerah yang maju ke pilkada serentak untuk benar-benar bekerja keras. Diharapkan para calon kepala daerah tak sekedar memanfaatkan PDIP sebagai kendaraan politik. "Kami hanya merekomendasikan, kalian lah para calon yang harus berjuang mati-matian. Partai akan mendorong dengan menggerakkan seluruh lapangan yang bisa kami lakukan," tegas Megawati. JAKARTA - Gagasan dan implementasi dari Sekolah Partai Calon Kepala Daerah oleh PDIP merupakan bagian dari ikhtiar menghubungkan jembatan antara harapan publik dan kepentingan partai politik, sehingga dapat meminimalisir anomali politik dalam pilkada langsung. Sebab, selama lebih dari 17 tahun reformasi atau setelah 11 tahun pelaksanaan pilkada langsung ada gap politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, Senin (29/6/2015). "Seolah demokrasi lokal dan langsung itu hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung semata, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah, sementara kefungsian parpol berhenti saat jago yang diusungnya ditetapkan menjadi salah satu calon oleh penyelenggara pemilu," kata Muradi. Situasi tersebut, menurut Muradi, membuat hubungan antara partai politik pengusung dan publik sebagai pemilih cenderung tidak sinergis. Karenanya, tak heran apabila kemudian terjadi sejumlah anomali politik yang mana pemenang Pileg di suatu daerah kemudian kalah telak oleh calon yang diusung partai gurem atau bahkan calon perseorangan. "Karena itu, sekolah partai calon kepala daerah PDI Perjuangan menjadi salah satu pelopor untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik, harus diapresiasi sebagai bagian dari terobosan politik," ujarnya. Menurut dosen Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini, ada tiga hal positif yang dapat menjadi penguat mengintegrasikan harapan publik dan kepentingan partai politik, yakni; pertama, ideologi partai politik dapat menjadi ruh dari sejumlah program yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika tingkat lokal. "Warna ideologi partai tersebut harus menjadi pondasi antara harapan publik dengan tujuan dari partai pengusung yang terimplementasi dalam visi dan misi calon kepala daerah," ungkapnya. Kedua, kata dia, figur calon kepala daerah tidak lagi hanya sekedar 'menyihir' pemilih dengan figuritasnya semata, tapi adalah bagian dari laku etika politik yang mencerminkan bagian dari partai pengusungnya. Pada konteks ini, calon kepala daerah yang diusung PDIP harus mengejahwantakan perilaku yang baik. Dan ketiga, lanjut dia, partai politik juga secara massif dari tingkat nasional hingga level yang paling kecil untuk menginstruksikan agar bekerja untuk pemenangan calon yang diusung partai tersebut. Sehingga ada integrasi kerja pemenangan antara partai dan timses yang dibuat oleh calon kepala daerah. "Pada konteks ini, partai harus bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan dan kontrol agar kader dan pengurus bekerja dalam pemenangan calon kepala daerah yang diusung tersebut. Karena itu partai harus menindak tegas kader atau pengurus partai yang abai atas instruksi pemenangan tersebut," tukasnya. Seperti diketahui, PDIP secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. Acara pembukaan itu dilakukan di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah, Minggu 28 Juni 2015. Saat berbicara di hadapan peserta Sekolah Partai itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan para calon kepala daerah yang maju ke pilkada serentak untuk benar-benar bekerja keras. Diharapkan para calon kepala daerah tak sekedar memanfaatkan PDIP sebagai kendaraan politik. "Kami hanya merekomendasikan, kalian lah para calon yang harus berjuang mati-matian. Partai akan mendorong dengan menggerakkan seluruh lapangan yang bisa kami lakukan," tegas Megawati.