Kabupaten Kutai Timur itu anggaran kesehatan dibawah 3 persen. Begitu pula Kabuapten Mahakam Ulu dengan anggaran yang sama rendahnya.https://news.okezone.com/read/2015/06/29/340/1173400/anggaran-kesehatan-di-daerah-perbatasan-sangat-rendahidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/29/340/1173400/anggaran-kesehatan-di-daerah-perbatasan-sangat-rendahhttps://news.okezone.com/read/2015/06/29/340/1173400/anggaran-kesehatan-di-daerah-perbatasan-sangat-rendahSenin 29 Juni 2015 21:06 WIBAmir Sarifudin Ilustrasi. (dok.Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/06/29/340/1173400/anggaran-kesehatan-di-daerah-perbatasan-sangat-rendah-HdBhVIVpoi.jpg BALIKPAPAN — Sebanyak sepuluh Anggota Komisi IX DPR RI mengunjungi RSUD Balikpapan dan Puskesmas Sepinggan, Balikpapan, Senin (29/6/2015). Kunjungan Komisi kesehatan itu untuk mengetahui langsung mengenai pelayanan kesehatan terkait degnan fasilitas kesehatan, obatan-obatan, dan SDM di Kaltim khususnya di rumah sakit dan puskesmas. “Ini adalah kunjungan spesifik untuk meninjau kebutuhan fasilitas kesehatan dasar dengan fokus pada puskesmas. Kami ingin lihat bagaimana langkah-langkah yang ditempuh pemda untuk memaksimalkan fasilitas kesehatan di daerahnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri, di lokasi. Menurut Syamsul, masih terdapat daerah-daerah yang belum memberikan perhatian maksimal pada pelayanan kesehatan. Dia menyebutkan Kabupaten Kutai Timur itu anggaran kesehatan dibawah 3 persen. Begitu pula Kabuapten Mahakam Ulu dengan anggaran yang sama rendahnya. “Kami dapat laporan yang cukup miris, masih ada daerah yang anggaran kesehatannya di bawah 3 persen, padahal idealnya anggaran kesehatan tingkat kabupaten itu mencapai 10 persen. Kutai Timur dan Mahakam Ulu masih kurang dari itu.kalau pusat minimal 5 persen itu sesuai aturan,” tandasnya. Komisi IX juga menyoroti soal kondisi fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia idang kesehatan di wilayah perbatasan yang masih sangat minim. Bahkan ada kecendrungan warga perbatasn berobat kenegara tetangga. “Ini tadi kami sudah wanti-wanti dan ini akan kami sampaikan kepada menteri kesehatan supayanmasalah sepertiini harus diantisipai. Warga kita klau sakit harus dilayani secara peniuh oleh fasilits kesehatan yang kita miliki,” tegasnya. Kendala yang ditemukan, katanya, adalah soal distirbusi obat melalui e-katalog menjadi salah satu penyebab terhambatnya distribusi obat didaerah terpencil. “Jadi distributor atau Pabrikan yang ditunjuk Kemenkes tidak mampu memenuhui sesuai e-kaltog tersebut,” sebutnya. Kunjungan Komisi IX DPR RI ini dibagi dalam tiga wilayah yakni Aceh, Yogyakarta, dan Balikpapan. temuan didaerah inikatanya akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran pada APBN 2016. “Jadi kunjungan ini bagaimana mendapat masukan konkrit lalu bagaimana kami mengalokasikan anggran kesehatan ini. fokus kami pada infrastruktur pelayanan dasar kesehatan itu harus diperbaiki,” tukasnya. Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pertemuan dengan Komisi IX DPR RI membahas secara umum masalah kesehatan termaasuk alat-alak sehatan dan SDM. “Secara umum aja tadi penjelasang. Tentu dukungan tenaga dan peralatan kesehatan yang paling kurang terutama di puskesmas,” ujarnya. Rizal menambahkan pihanya bersama DPRD pada APBD 2015 ini mengalokasiakn dana kesehatan sebesar Rp160 miliar. (ang) BALIKPAPAN — Sebanyak sepuluh Anggota Komisi IX DPR RI mengunjungi RSUD Balikpapan dan Puskesmas Sepinggan, Balikpapan, Senin (29/6/2015). Kunjungan Komisi kesehatan itu untuk mengetahui langsung mengenai pelayanan kesehatan terkait degnan fasilitas kesehatan, obatan-obatan, dan SDM di Kaltim khususnya di rumah sakit dan puskesmas. “Ini adalah kunjungan spesifik untuk meninjau kebutuhan fasilitas kesehatan dasar dengan fokus pada puskesmas. Kami ingin lihat bagaimana langkah-langkah yang ditempuh pemda untuk memaksimalkan fasilitas kesehatan di daerahnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri, di lokasi. Menurut Syamsul, masih terdapat daerah-daerah yang belum memberikan perhatian maksimal pada pelayanan kesehatan. Dia menyebutkan Kabupaten Kutai Timur itu anggaran kesehatan dibawah 3 persen. Begitu pula Kabuapten Mahakam Ulu dengan anggaran yang sama rendahnya. “Kami dapat laporan yang cukup miris, masih ada daerah yang anggaran kesehatannya di bawah 3 persen, padahal idealnya anggaran kesehatan tingkat kabupaten itu mencapai 10 persen. Kutai Timur dan Mahakam Ulu masih kurang dari itu.kalau pusat minimal 5 persen itu sesuai aturan,” tandasnya. Komisi IX juga menyoroti soal kondisi fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia idang kesehatan di wilayah perbatasan yang masih sangat minim. Bahkan ada kecendrungan warga perbatasn berobat kenegara tetangga. “Ini tadi kami sudah wanti-wanti dan ini akan kami sampaikan kepada menteri kesehatan supayanmasalah sepertiini harus diantisipai. Warga kita klau sakit harus dilayani secara peniuh oleh fasilits kesehatan yang kita miliki,” tegasnya. Kendala yang ditemukan, katanya, adalah soal distirbusi obat melalui e-katalog menjadi salah satu penyebab terhambatnya distribusi obat didaerah terpencil. “Jadi distributor atau Pabrikan yang ditunjuk Kemenkes tidak mampu memenuhui sesuai e-kaltog tersebut,” sebutnya. Kunjungan Komisi IX DPR RI ini dibagi dalam tiga wilayah yakni Aceh, Yogyakarta, dan Balikpapan. temuan didaerah inikatanya akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran pada APBN 2016. “Jadi kunjungan ini bagaimana mendapat masukan konkrit lalu bagaimana kami mengalokasikan anggran kesehatan ini. fokus kami pada infrastruktur pelayanan dasar kesehatan itu harus diperbaiki,” tukasnya. Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pertemuan dengan Komisi IX DPR RI membahas secara umum masalah kesehatan termaasuk alat-alak sehatan dan SDM. “Secara umum aja tadi penjelasang. Tentu dukungan tenaga dan peralatan kesehatan yang paling kurang terutama di puskesmas,” ujarnya. Rizal menambahkan pihanya bersama DPRD pada APBD 2015 ini mengalokasiakn dana kesehatan sebesar Rp160 miliar. (ang)