Setelah dicalonkan oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala BIN, Mayjen TNI (Purn) Sutiyoso, kerap dikaitkan dengan kasus HAM di Kudatuli.https://news.okezone.com/read/2015/06/30/337/1173579/komisi-i-dpr-minta-bang-yos-jelaskan-kasus-kudatuliidhttps://news.okezone.com/read/2015/06/30/337/1173579/komisi-i-dpr-minta-bang-yos-jelaskan-kasus-kudatulihttps://news.okezone.com/read/2015/06/30/337/1173579/komisi-i-dpr-minta-bang-yos-jelaskan-kasus-kudatuliSelasa 30 Juni 2015 09:59 WIBQur'anul HidayatSutiyoso (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/06/30/337/1173579/komisi-i-dpr-minta-bang-yos-jelaskan-kasus-ham-IvWW58IEEb.jpg JAKARTA - Setelah dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen TNI (Purn) Sutiyoso, kerap dikaitkan dengan kasus hak asasi manusia (HAM) di Kudatuli. Karena itulah, Komisi I DPR RI akan memberikan waktu bagi Bang Yos untuk meluruskan masalah tersebut dalam sesi tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang akan digelar hari ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. "Meminta penjelasan kepada Pak Sutiyoso tentang berbagai hal yang selama ini diragukan, misal soal dugaan kasus HAM dan sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, kepada wartawan, Selasa (30/6/2015). Ia mengatakan, meskipun banyak klarifikasi yang menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut sudah selesai, pihaknya ingin Bang Yos menjawab secara langsung di depan publik. "Tapi, kami ingin beri kesempatan Sutiyoso sebagai sumber primer, menjawab keraguan publik," tegasnya. Untuk kemampuan, Komisi I DPR RI akan menekankan pada cara menghadapi tantangan kontemporer, cyber, dan ekonomi global. Terlebih, Bang Yos punya pengalaman dua periode sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Cyber inteliigence itu perang asimetris yang terjadi di masa kini. Jadi, peristiwa penyadapan, infrastruktur breakdown dalam hal itu itu jadi ancaman intelijen, menangkal sabotase cyber criminal, bagaimana membaca perkembangan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Misal, ada potensi konflik itu menimbulkan keresahan," simpulnya. JAKARTA - Setelah dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen TNI (Purn) Sutiyoso, kerap dikaitkan dengan kasus hak asasi manusia (HAM) di Kudatuli. Karena itulah, Komisi I DPR RI akan memberikan waktu bagi Bang Yos untuk meluruskan masalah tersebut dalam sesi tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang akan digelar hari ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. "Meminta penjelasan kepada Pak Sutiyoso tentang berbagai hal yang selama ini diragukan, misal soal dugaan kasus HAM dan sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, kepada wartawan, Selasa (30/6/2015). Ia mengatakan, meskipun banyak klarifikasi yang menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut sudah selesai, pihaknya ingin Bang Yos menjawab secara langsung di depan publik. "Tapi, kami ingin beri kesempatan Sutiyoso sebagai sumber primer, menjawab keraguan publik," tegasnya. Untuk kemampuan, Komisi I DPR RI akan menekankan pada cara menghadapi tantangan kontemporer, cyber, dan ekonomi global. Terlebih, Bang Yos punya pengalaman dua periode sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Cyber inteliigence itu perang asimetris yang terjadi di masa kini. Jadi, peristiwa penyadapan, infrastruktur breakdown dalam hal itu itu jadi ancaman intelijen, menangkal sabotase cyber criminal, bagaimana membaca perkembangan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Misal, ada potensi konflik itu menimbulkan keresahan," simpulnya.