Komisi I DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal Gatot Nurmantyo.https://news.okezone.com/read/2015/07/01/337/1174221/gatot-nurmantyo-jalani-fit-and-proper-test-di-dpridhttps://news.okezone.com/read/2015/07/01/337/1174221/gatot-nurmantyo-jalani-fit-and-proper-test-di-dprhttps://news.okezone.com/read/2015/07/01/337/1174221/gatot-nurmantyo-jalani-fit-and-proper-test-di-dprRabu 01 Juli 2015 06:08 WIBQur'anul HidayatJenderal Gatot Nurmantyo jalani fit and proper test di DPR (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2015/07/01/337/1174221/gatot-nurmantyo-jalani-fit-and-proper-test-di-dpr-aK4em4TOSh.jpg JAKARTA - Komisi I DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk KSAD, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Agenda ini hanya berjarak satu hari dengan tes untuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, agenda ini dimulai sekira pukul 11.00 WIB di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juli 2015. "Iya, hari ini pukul 11.00 WIB," kata Hanafi di Jakarta, Rabu (1/7/2015). Meski begitu, jadwal ini agak berbeda dengan rilis di situs resmi dpr.go.id yang menulis bahwa tes tersebut dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR pukul 10.00 WIB. "Pukul 14.00 WIB RDPU Komisi I DPR RI dengan calon Panglima TNI (setelah Rapat Paripurna-red)," tulis Humas DPR RI. Soal topik pertanyaan, Hanafi mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengungkit soal kesiapan alutsista TNI. Terutama setelah kejadian jatuhnya pesawat jenis Hercules di Medan, Sumatera Utara. "Pasti akan kita tanyakan, bagian dari ketahanan alutsista kita, mungkin nanti ada pertanyaan soal itu, apakah pola hibah dievaluasi. Kalau enggak, beli baru dengan konsekuensi (penambahan) anggaran," tegasnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/25/16455/102763_medium.jpg" alt="Sidang Paripurna Penyerahan RUU Pilkada Diskorsing"  width="100%" /> Di lain pihak, anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan (PDIP), Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyoroti berbagai hal, seperti sengketa tanah dengan masyarakat, perkelahian antarangkatan dan perseteruan dengan Kepolisian. "Kalau untuk intern, disiplin harus ditingkatkan. Kedua, profesional juga harus ditingkatkan termasuk meningkatkan kesejahteraan tentara. Terakhir adalah program essential force alutsista," ungkap Hasanuddin. JAKARTA - Komisi I DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk KSAD, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Agenda ini hanya berjarak satu hari dengan tes untuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, agenda ini dimulai sekira pukul 11.00 WIB di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juli 2015. "Iya, hari ini pukul 11.00 WIB," kata Hanafi di Jakarta, Rabu (1/7/2015). Meski begitu, jadwal ini agak berbeda dengan rilis di situs resmi dpr.go.id yang menulis bahwa tes tersebut dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR pukul 10.00 WIB. "Pukul 14.00 WIB RDPU Komisi I DPR RI dengan calon Panglima TNI (setelah Rapat Paripurna-red)," tulis Humas DPR RI. Soal topik pertanyaan, Hanafi mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengungkit soal kesiapan alutsista TNI. Terutama setelah kejadian jatuhnya pesawat jenis Hercules di Medan, Sumatera Utara. "Pasti akan kita tanyakan, bagian dari ketahanan alutsista kita, mungkin nanti ada pertanyaan soal itu, apakah pola hibah dievaluasi. Kalau enggak, beli baru dengan konsekuensi (penambahan) anggaran," tegasnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/09/25/16455/102763_medium.jpg" alt="Sidang Paripurna Penyerahan RUU Pilkada Diskorsing"  width="100%" /> Di lain pihak, anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan (PDIP), Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyoroti berbagai hal, seperti sengketa tanah dengan masyarakat, perkelahian antarangkatan dan perseteruan dengan Kepolisian. "Kalau untuk intern, disiplin harus ditingkatkan. Kedua, profesional juga harus ditingkatkan termasuk meningkatkan kesejahteraan tentara. Terakhir adalah program essential force alutsista," ungkap Hasanuddin.