Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo curhat sekaligus meminta masukan kepada DPR ihwal kepala daerah mundur menjelang Pilkada.https://news.okezone.com/read/2015/07/06/337/1177125/kepala-daerah-mundur-jelang-pilkada-mendagri-curhat-ke-dpridhttps://news.okezone.com/read/2015/07/06/337/1177125/kepala-daerah-mundur-jelang-pilkada-mendagri-curhat-ke-dprhttps://news.okezone.com/read/2015/07/06/337/1177125/kepala-daerah-mundur-jelang-pilkada-mendagri-curhat-ke-dprSenin 06 Juli 2015 16:19 WIBQur'anul HidayatMendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/07/06/337/1177125/kepala-daerah-mundur-jelang-pilkada-mendagri-curhat-ke-dpr-0psG4A0wEC.jpg JAKARTA - Sejumlah kepala daerah mengundurkan diri menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada Desember mendatang. Diduga, hal itu dilakukan untuk memberikan jalan kepada kerabat keluarganya maju sebagai calon kepala daerah berikutnya. Atas hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo curhat sekaligus meminta masukan kepada DPR, terutama soal setuju atau tidaknya DPRD atas pengunduran tersebut. "Kami minta masukan soal kepala derah yang mundur. Sepanjang tidak atau belum dapat keputusan MK dan DPRD walaupun mereka janji secara lisan akan memenuhi Undang-Undang yang ada," ungkap Tjahjo saat melakukan rapat dengan Komisi II DPR dan sejumlah lembaga negara lainnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015). Tjahjo mengaku khawatir, sikap kepala daerah itu bisa mengganggu aturan main yang sudah ditetapkan sejak awal. "Ini jangan sampai mengganggu (ke depannya)," ungkapnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/04/07/19151/119670_medium.jpg" alt="Simulasi Pemilukada Serentak 2015"  width="100%" /> Selain hal ini, Tjahjo juga mengungkit soal anggaran keamanan Pilkada yang belum tercukupi. "Per hari ini ada Rp400 miliar yang belum terpenuhi seperti yang dibilang Kapolri. Tetapi Kapolri sudah memerinci potensi konflik dan bencana alam yang muncul nantinya," sebut Tjahjo. JAKARTA - Sejumlah kepala daerah mengundurkan diri menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada Desember mendatang. Diduga, hal itu dilakukan untuk memberikan jalan kepada kerabat keluarganya maju sebagai calon kepala daerah berikutnya. Atas hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo curhat sekaligus meminta masukan kepada DPR, terutama soal setuju atau tidaknya DPRD atas pengunduran tersebut. "Kami minta masukan soal kepala derah yang mundur. Sepanjang tidak atau belum dapat keputusan MK dan DPRD walaupun mereka janji secara lisan akan memenuhi Undang-Undang yang ada," ungkap Tjahjo saat melakukan rapat dengan Komisi II DPR dan sejumlah lembaga negara lainnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015). Tjahjo mengaku khawatir, sikap kepala daerah itu bisa mengganggu aturan main yang sudah ditetapkan sejak awal. "Ini jangan sampai mengganggu (ke depannya)," ungkapnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/04/07/19151/119670_medium.jpg" alt="Simulasi Pemilukada Serentak 2015"  width="100%" /> Selain hal ini, Tjahjo juga mengungkit soal anggaran keamanan Pilkada yang belum tercukupi. "Per hari ini ada Rp400 miliar yang belum terpenuhi seperti yang dibilang Kapolri. Tetapi Kapolri sudah memerinci potensi konflik dan bencana alam yang muncul nantinya," sebut Tjahjo.