Koordinator ICW, Adnan Topan menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Jokowi mulai mengalami pelemahan.https://news.okezone.com/read/2015/07/10/337/1179886/kriminalisasi-juga-akan-dialami-seluruh-staf-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2015/07/10/337/1179886/kriminalisasi-juga-akan-dialami-seluruh-staf-kpkhttps://news.okezone.com/read/2015/07/10/337/1179886/kriminalisasi-juga-akan-dialami-seluruh-staf-kpkJum'at 10 Juli 2015 22:56 WIBArie Dwi Satriofoto: dok Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/07/10/337/1179886/kriminalisasi-juga-akan-dialami-seluruh-staf-kpk-52xS4Qh30l.jpg JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Jokowi mulai mengalami pelemahan. "KPK sekarang sedang diganggu, karena sudah masuk ke dalam pilar-pilar pemerintahan, dulu yang ditarget hanya pimpinannya saja. Sekarang seluruh stafnya," ungkap Adnan di Kantor LBH Jakarta, Jumat (10/7/2015) Adnan menjelaskan, saat ini kriminalisasi terhadap KPK memanfaatkan transisi pemerintahan Jokowi. Selain itu, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) banyak yang sudah menjadi staf ahli atau komisaris di BUMN. Hal ini membuat pengawasan terhadap KPK semakin lemah "KPK harus punya proteksi secara hukum, sehingga KPK bisa menjadi lembaga dengan otoritas tinggi yang memberantas korupsi," pungkasnya. JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Jokowi mulai mengalami pelemahan. "KPK sekarang sedang diganggu, karena sudah masuk ke dalam pilar-pilar pemerintahan, dulu yang ditarget hanya pimpinannya saja. Sekarang seluruh stafnya," ungkap Adnan di Kantor LBH Jakarta, Jumat (10/7/2015) Adnan menjelaskan, saat ini kriminalisasi terhadap KPK memanfaatkan transisi pemerintahan Jokowi. Selain itu, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) banyak yang sudah menjadi staf ahli atau komisaris di BUMN. Hal ini membuat pengawasan terhadap KPK semakin lemah "KPK harus punya proteksi secara hukum, sehingga KPK bisa menjadi lembaga dengan otoritas tinggi yang memberantas korupsi," pungkasnya.