Lima tapol Papua dapat uang Rp2,6 miliar agar saat keluar tahanan tidak kebingungan.https://news.okezone.com/read/2015/07/13/337/1181033/lima-tapol-papua-dapat-uang-rp2-6-midhttps://news.okezone.com/read/2015/07/13/337/1181033/lima-tapol-papua-dapat-uang-rp2-6-mhttps://news.okezone.com/read/2015/07/13/337/1181033/lima-tapol-papua-dapat-uang-rp2-6-mSenin 13 Juli 2015 16:04 WIBAngkasa YudhistiraFoto: Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/07/13/337/1181033/lima-tapol-papua-dapat-uang-rp2-6-m-T4rnnmI2F9.jpg JAKARTA - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya melaporkan ke Presiden Joko Widodo soal Hak Asasi Manusia (HAM) di Bumi Cenederawasih itu. "Teman-teman dari Komnas HAM di Papua sebenarnya apalagi di sana orang asli Papua bersyukur, jadi setidaknya masyarakat Papua harus bicara atau apa pun harus melihat dengan hati, baru bicara," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2015). Dengan konsep seperti itu, kata Lenis, tidak ada lagi perbedaan perlakuan pemerintah dengan masyarakat di Pulau Jawa dengan Papua. "Semuanya harus jadi satu," imbuhnya. Seperti pada kasus lima tahanan politik di Papua yang dibebaskan, Lenis menyatakan agar mereka tidak sampai kebingungan akan berbuat apa ketika menjalani kehidupan bermasyarakat. "Kasihan, mau keluar tarik nafas, ketemu keluarga, mau aktivitas, tapi tidak bawa dia jualan. Harus bina dia berpikir, melakukan sesuai dengan program. Tidak boleh untuk politik," terangnya. Sebab itu, sambungnya, melalui Komnas HAM, pemerintah akan memberikan bantuan pada mereka pada akhir bulan Juli 2015. "Saya akan bantu mereka akan bantu masalah dana dan rumahnya, saya siapkan," ujarnya. Tak tanggung-tanggung dana bantuan yang akan dikucurkan ke lima orang itu sebesar Rp2,6 miliar. "Dana Rp2,6 miliar dalam proses itu, saya minta gubernur (Papua). Sudah dibantu uang Rp200 juta. Sudah bakar batu, serahkan babi. Uang Rp200 juta untuk kesehatan. Itu sudah diterima," jelasnya. Sementara, untuk dana Rp2,6 miliar, rencananya untuk pembangunan rumah, fasilitas mobil, dan kesehatan. "Jadi satu kepala bisa Rp500 juta. Ini dana pusat. Saya lagi perjuangkan itu. Permintaan baru masuk Juli," kata Lenis. Dengan begitu, dari 36 tahanan politik, lima diantaranya sudah bebas. "Saya tanggal 26 Juli ke Papua, akan saya lihat. Saya cek, dan kerja sama ke lapas. Terserah Presiden mau lepaskan berapa melalui grasi. Saya tidak bisa katakan itu," tandasnya. JAKARTA - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya melaporkan ke Presiden Joko Widodo soal Hak Asasi Manusia (HAM) di Bumi Cenederawasih itu. "Teman-teman dari Komnas HAM di Papua sebenarnya apalagi di sana orang asli Papua bersyukur, jadi setidaknya masyarakat Papua harus bicara atau apa pun harus melihat dengan hati, baru bicara," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2015). Dengan konsep seperti itu, kata Lenis, tidak ada lagi perbedaan perlakuan pemerintah dengan masyarakat di Pulau Jawa dengan Papua. "Semuanya harus jadi satu," imbuhnya. Seperti pada kasus lima tahanan politik di Papua yang dibebaskan, Lenis menyatakan agar mereka tidak sampai kebingungan akan berbuat apa ketika menjalani kehidupan bermasyarakat. "Kasihan, mau keluar tarik nafas, ketemu keluarga, mau aktivitas, tapi tidak bawa dia jualan. Harus bina dia berpikir, melakukan sesuai dengan program. Tidak boleh untuk politik," terangnya. Sebab itu, sambungnya, melalui Komnas HAM, pemerintah akan memberikan bantuan pada mereka pada akhir bulan Juli 2015. "Saya akan bantu mereka akan bantu masalah dana dan rumahnya, saya siapkan," ujarnya. Tak tanggung-tanggung dana bantuan yang akan dikucurkan ke lima orang itu sebesar Rp2,6 miliar. "Dana Rp2,6 miliar dalam proses itu, saya minta gubernur (Papua). Sudah dibantu uang Rp200 juta. Sudah bakar batu, serahkan babi. Uang Rp200 juta untuk kesehatan. Itu sudah diterima," jelasnya. Sementara, untuk dana Rp2,6 miliar, rencananya untuk pembangunan rumah, fasilitas mobil, dan kesehatan. "Jadi satu kepala bisa Rp500 juta. Ini dana pusat. Saya lagi perjuangkan itu. Permintaan baru masuk Juli," kata Lenis. Dengan begitu, dari 36 tahanan politik, lima diantaranya sudah bebas. "Saya tanggal 26 Juli ke Papua, akan saya lihat. Saya cek, dan kerja sama ke lapas. Terserah Presiden mau lepaskan berapa melalui grasi. Saya tidak bisa katakan itu," tandasnya.