Kepopuleran pPemerintah Jepang menurun hingga lebih dari 10 persen setelah mereka mengesahkan aturan soal pengiriman pasukan militer.https://news.okezone.com/read/2015/07/19/18/1183253/warga-protes-soal-aturan-militer-kepopuleran-pemerintah-jepang-turunidhttps://news.okezone.com/read/2015/07/19/18/1183253/warga-protes-soal-aturan-militer-kepopuleran-pemerintah-jepang-turunhttps://news.okezone.com/read/2015/07/19/18/1183253/warga-protes-soal-aturan-militer-kepopuleran-pemerintah-jepang-turunMinggu 19 Juli 2015 16:47 WIBPamela SarniaWarga Jepang Kecam Kebijakan Baru Soal Militer (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2015/07/19/18/1183253/warga-protes-soal-aturan-militer-kepopuleran-pemerintah-jepang-turun-fcx4Ybkddd.jpg TOKYO - Kepopuleran Pemerintah Jepang menurun drastis hingga lebih dari 10 persen setelah Majelis Rendah Negeri Matahari Terbit tersebut meluluskan rancangan undang-undang yang mengizinkan pemerintah mengirimkan pasukan militer ke luar negeri. Presentase tersebut diketahui dari hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Kantor Berita Kyodo. Seabagaimana dilansir Sputnik, Minggu (19/7/2015), pada Juni lalu, Pemerintah Jepang masih mendapatkan dukungan sebesar 47,4 persen dari rakyatnya. Namun, setelah undang-undang tersebut disahkan, popularitas mereka menurun menjadi 37,7 persen. Lebih dari 70 persen responden mengatakan, mereka tidak menyetujui pertambahan kekuatan pasukan ketahanan militer. Sementara pihak oposisi telah memboikot pengesahahan undang-undang dengan memilih walk out saat pengambilan suara. Pihak oposisi mengatakan, kebijakan baru tersebut melanggar konsitusi Jepang pada 1947 yang membatasai peran pasukan militer dalam menjaga pertahanan negara. TOKYO - Kepopuleran Pemerintah Jepang menurun drastis hingga lebih dari 10 persen setelah Majelis Rendah Negeri Matahari Terbit tersebut meluluskan rancangan undang-undang yang mengizinkan pemerintah mengirimkan pasukan militer ke luar negeri. Presentase tersebut diketahui dari hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Kantor Berita Kyodo. Seabagaimana dilansir Sputnik, Minggu (19/7/2015), pada Juni lalu, Pemerintah Jepang masih mendapatkan dukungan sebesar 47,4 persen dari rakyatnya. Namun, setelah undang-undang tersebut disahkan, popularitas mereka menurun menjadi 37,7 persen. Lebih dari 70 persen responden mengatakan, mereka tidak menyetujui pertambahan kekuatan pasukan ketahanan militer. Sementara pihak oposisi telah memboikot pengesahahan undang-undang dengan memilih walk out saat pengambilan suara. Pihak oposisi mengatakan, kebijakan baru tersebut melanggar konsitusi Jepang pada 1947 yang membatasai peran pasukan militer dalam menjaga pertahanan negara.