Kebijakan pembangunan selayaknya disesuaikan dengan kondisi alam untuk meminimalisir korban serta kerugian ketika terjadi bencana.https://news.okezone.com/read/2015/07/28/337/1186853/bnpb-pembangunan-di-indonesia-tak-pertimbangkan-faktor-bencanaidhttps://news.okezone.com/read/2015/07/28/337/1186853/bnpb-pembangunan-di-indonesia-tak-pertimbangkan-faktor-bencanahttps://news.okezone.com/read/2015/07/28/337/1186853/bnpb-pembangunan-di-indonesia-tak-pertimbangkan-faktor-bencanaSelasa 28 Juli 2015 18:46 WIBSyamsul Anwar KhoemaeniFoto: Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/07/28/337/1186853/bnpb-pembangunan-di-indonesia-tak-pertimbangkan-faktor-bencana-i2kdJqCOWf.jpg JAKARTA - Sebagai negara yang berdasarkan geografisnya berada di antara dua lempeng benua, Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Maka dari itu, kebijakan pembangunan selayaknya disesuaikan dengan kondisi alam guna meminimalisir korban serta kerugian ketika terjadi bencana. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menilai kegiatan yang berkaitan dengan antisipasi sebelum terjadi bencana belum menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan. Bahkan, kata dia, langkah pencegahan seringkali dianggap beban. "Masih belum mainstream, dan malah dianggap beban," ujar Sutopo di kepada Okezone, Selasa (28/7/2015). Padahal, lanjut Sutopo, jika pemerintah bisa menerapkan pertimbangan potensi bencana dalam kebijakan pembangunan, maka bisa menjadi investasi jangka panjang. Di daerah rawan longsor misalnya, jika pembangunan talud (tumpukan batu menyerupai tebing yang fungsinya menahan air) dilakukan sejak dini maka akan mampu menjaga roda perekomian untuk terus berjalan. "Perhitungannya seperti ini, USD1 untuk pengurangan bencana akan mengurangi kerugian sebanyak USD40 saat terjadi bencana," imbuhnya. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk menambahkan adanya analisis dampak kebencanaan selain analisis dampak lingkungan (Amdal). Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah bisa melakukan pengawasan secara maksimal pada proses penataan ruang dan wilayah di Indonesia. "Analisis dampak kebencanaan itu beda dengan Amdal. Kami ini, peta rawan gempa sudah punya, Kepmen PU soal itu juga sudah ada, dan masalah penataan ruang peta bencana juga punya. Tapi namanya juga hanya peraturan, karena pengawasan di lapangannya justru sangat minim," pungkasnya. (fal) JAKARTA - Sebagai negara yang berdasarkan geografisnya berada di antara dua lempeng benua, Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Maka dari itu, kebijakan pembangunan selayaknya disesuaikan dengan kondisi alam guna meminimalisir korban serta kerugian ketika terjadi bencana. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menilai kegiatan yang berkaitan dengan antisipasi sebelum terjadi bencana belum menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan. Bahkan, kata dia, langkah pencegahan seringkali dianggap beban. "Masih belum mainstream, dan malah dianggap beban," ujar Sutopo di kepada Okezone, Selasa (28/7/2015). Padahal, lanjut Sutopo, jika pemerintah bisa menerapkan pertimbangan potensi bencana dalam kebijakan pembangunan, maka bisa menjadi investasi jangka panjang. Di daerah rawan longsor misalnya, jika pembangunan talud (tumpukan batu menyerupai tebing yang fungsinya menahan air) dilakukan sejak dini maka akan mampu menjaga roda perekomian untuk terus berjalan. "Perhitungannya seperti ini, USD1 untuk pengurangan bencana akan mengurangi kerugian sebanyak USD40 saat terjadi bencana," imbuhnya. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk menambahkan adanya analisis dampak kebencanaan selain analisis dampak lingkungan (Amdal). Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah bisa melakukan pengawasan secara maksimal pada proses penataan ruang dan wilayah di Indonesia. "Analisis dampak kebencanaan itu beda dengan Amdal. Kami ini, peta rawan gempa sudah punya, Kepmen PU soal itu juga sudah ada, dan masalah penataan ruang peta bencana juga punya. Tapi namanya juga hanya peraturan, karena pengawasan di lapangannya justru sangat minim," pungkasnya. (fal)